Oleh: Dionisius Upartus Agat
Ruteng, Idenusantara.com - Fenomena pengibaran bendera bajak laut Topi Jerami dari serial One Piece di Indonesia beberapa waktu terakhir ini telah menjadi perbincangan hangat semua kalangan.
Aksi ini adalah cerminan kompleks dari ketegangan antara ekspresi budaya populer, aspirasi generasi muda, dan simbolisme nasional yang telah mengakar.
Opini ini akan mengupas tuntas mengapa bendera fiksi ini begitu resonan, mengapa ia memicu kontroversi, dan apa yang bisa kita pelajari dari perdebatan ini.
Untuk memahami fenomena ini, kita harus menelusuri akar sejarah dan filosofi bendera bajak laut. Secara historis, Jolly Roger pada abad ke-17 adalah bendera yang dirancang untuk menakut-nakuti dan menimbulkan teror.
Desain tengkorak di atas tulang bersilang adalah peringatan yang tegas tentang nasib buruk bagi siapa pun yang berani melawan. Namun, dalam serial One Piece, Eiichiro Oda secara jenius mengubah makna bendera ini.
Jolly Roger Topi Jerami bukan lagi simbol kengerian, melainkan representasi dari sebuah pemahaman yang ideal.
Tengkorak tersenyum lebar melambangkan semangat optimisme, kegembiraan, dan kegilaan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi tantangan.
Ini adalah filosofi hidup Monkey D. Luffy yang selalu tersenyum meski di ambang bahaya. Topi jerami di atas kepala tengkorak adalah simbol janji dan warisan yang mengikat Luffy dengan sang mentor, Shanks.
Bendera ini, secara keseluruhan, adalah manifestasi visual dari kebebasan untuk bermimpi dan keberanian untuk melawan tirani—sebuah nilai yang sangat kuat dan universal.
Filosofi inilah yang membuat bendera ini jauh melampaui statusnya sebagai simbol fiksi belaka.
Di sinilah letak inti polemik yang memecah pandangan masyarakat. Di satu sisi, ada Bendera Merah Putih, simbol suci negara yang terikat pada narasi historis perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan tegas melindungi kehormatan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
Mengibarkan bendera lain, terutama menyandingkannya dengan bendera nasional, bisa dianggap sebagai tindakan merendahkan, yang secara hukum dan etika tidak dapat dibenarkan.
