Opini Oleh Veronika Sarina Jamita (Mahasiswi STIPAS St. Sirilus Ruteng)
Ruteng, Idenusantara.com - Diskriminasi terhadap kaum disabilitas di Indonesia adalah isu yang mendesak dan kompleks, sering kali terabaikan dalam diskusi tentang hak asasi manusia.
Meskipun telah ada upaya untuk mengakui dan melindungi hak-hak kaum disabilitas, dan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga secara rinci mengatur berbagai aspek kehidupan kaum disabilitas, akan tetapi mekanisme sosial dan sistemik yang melanggengkan ketidakadilan masih sangat kuat.
Dalam konteks ini, menggugat dan merombak struktur-struktur tersebut menjadi suatu keharusan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.
Salah satu masalah utama yang memperkuat diskriminasi adalah stigma sosial yang mengakar dalam masyarakat.
Banyak orang masih memandang disabilitas sebagai suatu kekurangan, bukan sebagai bagian dari keragaman atau keunikan manusia yang seharusnya diterima dan dihargai.
Pandangan ini sering kali diperkuat oleh media yang tidak sensitif dan kurangnya edukasi tentang disabilitas.
Akibatnya, individu dengan disabilitas terpinggirkan dan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial mereka.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kampanye kesadaran yang efektif, yang tidak hanya mendidik masyarakat mengenai disabilitas, tetapi juga mendorong penerimaan dan inklusi.
Kurangnya aksesibilitas adalah aspek lain yang memperburuk kondisi kaum disabilitas di Indonesia.
Banyak infrastruktur publik, seperti transportasi, gedung, dan fasilitas umum, tidak dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan individu dengan disabilitas.
Hal ini menciptakan batasan fisik yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sehari-hari.
Ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, semakin memperburuk situasi mereka.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan regulasi yang menjamin aksesibilitas bagi semua, serta melakukan penegakan hukum yang konsisten agar semua fasilitas publik dapat diakses tanpa hambatan.
