Oleh Dionisius Upartus Agat
Hanya dengan mewujudkan Gereja yang miskin untuk orang miskin – sebuah Gereja yang peka, terlibat, dan berani bersaksi maka ia dapat terus menjadi mercusuar harapan dan agen transformasi di tengah kompleksitas yang sedang dihadapi dunia.
Ruteng, Idenusantara.com - Gereja Katolik, dengan napas sejarah yang melintasi milenium dan jangkauan global yang tak tertandingi, secara inheren kaya akan tradisi, ritual, dan perayaan.
Berbagai kegiatan keagamaan yang bersifat seremonial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya, berfungsi sebagai pengingat akan warisan iman yang agung dan sarana vital untuk membangun komunitas.
Konsili Vatikan II, dalam Sacrosanctum Concilium, bahkan menempatkan liturgi sebagai puncak dan sumber seluruh kehidupan Kristiani.
Namun, di tengah hiruk-pikuk perayaan dan kilauan kemegahan ini, sebuah pertanyaan kritis terus menggema, menuntut refleksi mendalam; apakah fokus yang begitu intens pada kegiatan keagamaan yang seremonial ini justru melanggengkan status quo yang berpotensi menjauhkan Gereja dari panggilan esensialnya untuk merengkuh dan menjawab realitas pahit yang dihadapi umat dan dunia?
Di Indonesia, realitas sehari-hari yang kita hadapi adalah potret suram dari kesenjangan sosial-ekonomi yang menganga, tantangan korupsi yang persisten, kerusakan lingkungan yang mencapai titik kritis, dan ancaman intoleransi yang terus menggerogoti kohesi sosial.
Umat Katolik, seperti seluruh lapisan masyarakat, bergumul dalam pusaran kesulitan seperti biaya pendidikan yang melambung tinggi, akses kesehatan yang masih diskriminatif, ketidakpastian pekerjaan, hingga dampak langsung dari krisis iklim yang manifestasinya terlihat jelas dalam masalah kekeringan dan gagal panen.
Belakangan ini, fakta kasus intoleransi agama secara nasional juga semakin sering mencuat ke permukaan.
Insiden-insiden seperti pembubaran ibadah secara paksa, penolakan pembangunan rumah ibadah dengan alasan yang tidak rasional, atau bahkan kekerasan atas nama agama, telah menunjukkan kerapuhan tenun kebangsaan kita yang seharusnya menjunjung tinggi keberagaman.
Seringkali, ada kekhawatiran bahwa fokus institusi Gereja lebih banyak tercurah pada penyelenggaraan festival besar, persiapan hari raya dengan berbagai kemegahan, atau jadwal kegiatan keagamaan yang padat, sehingga berpotensi menggeser perhatian dari kebutuhan mendesak umatnya yang bergumul dengan isu-isu fundamental ini, termasuk ancaman terhadap kebebasan beragama itu sendiri.
Ketika Gereja terlalu asyik dalam ekspresi ritualistik dan kemegahan perayaan, tanpa keterlibatan substantif dalam perjuangan umat melawan ketidakadilan, ada risiko Gereja akan kehilangan relevansinya, berubah menjadi "menara gading" yang kokoh namun terputus dari denyut nadi kehidupan, tak lebih dari museum spiritual yang menampilkan kejayaan masa lalu.
Kritik ini bukan sebuah penolakan terhadap nilai perayaan iman. Sebaliknya, ia adalah panggilan mendesak agar kegiatan keagamaan bertransformasi menjadi katalisator bagi tindakan nyata dan transformatif, yang berakar pada kedalaman iman umat.
Di sinilah Ajaran Sosial Gereja (ASG) harus aktif menjadi jantung misi Gereja. ASG, dengan prinsip-prinsip luhurnya seperti martabat manusia, kebaikan bersama, solidaritas, subsidiaritas, dan pilihan preferensial bagi kaum miskin, bukanlah sekadar kumpulan teori usang.