Oleh: Dionisius Upartus Agat
Ruteng, Idenusantara.com - Diskursus mengenai reformasi dan supremasi sipil kembali diuji oleh proposal perluasan 19 tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebuah revisi terhadap kerangka hukum UU TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Kebijakan ini memicu kekhawatiran akademik tentang institusionalisasi Dwifungsi TNI gaya baru, sebuah fenomena yang berpotensi mencederai profesionalisme militer dan melemahkan akuntabilitas birokrasi sipil.
Kontras dengan kekhawatiran akademik tersebut, implementasi program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126, menyajikan kontranarasi empiris yang kuat.
Di Kecamatan Cibal, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, para prajurit Kodim 1612/Manggarai dan masyarakat lokal bahu-membahu membangun irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT), sebuah proyek kolaboratif yang didukung alokasi anggaran Rp 1 Miliar dari Pemerintah Daerah.
TMMD adalah perwujudan sinergi akseleratif. Program ini bertindak sebagai Etalase Kemanunggalan, memposisikan TNI sebagai solusi fungsional yang dibutuhkan di daerah dengan kondisi disparitas geografis.
Opini ini secara khusus membedah dialektika dan analisis kritis tiga pilar kebangsaan dan ambang batas keterlibatan militer dan supremasi sipil.
Upaya untuk melegitimasi kolaborasi pembangunan yang efektif dan akseleratif secara bertanggung jawab, tanpa membuka celah institusional bagi pelemahan supremasi sipil dan memundurkan konsensus reformasi 1998.
Narasi ini adalah upaya menyeimbangkan kritik idealis dengan keniscayaan kolaborasi di lapangan. Prinsipnya, keseimbangan hanya dapat dicapai melalui penanaman kontrol sipil yang mutlak atas setiap mandat OMSP.
Dwifungsi TNI: Sejarah Panjang Keterlibatan Militer dalam Supremasi Sipil
Keterlibatan militer dalam urusan sipil bukanlah anomali, tetapi terukir dalam DNA historis bangsa, bermula dari praksis di masa Revolusi Fisik.
Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang awalnya adalah Tentara Keamanan Rakyat (TKR), lahir bukan dari barak profesional kolonial.
TNI dilahirkan dari rakyat pejuang yang berorganisasi secara militer, politik, dan sosial di tengah perjuangan kemerdekaan.
Konsep historis ini menanamkan etos kemanunggalan yang mengakar kuat, tidak ada batas antara fungsi pertahanan dan fungsi sosial politik.