IDENUSANTARA.COM- Upaya meningkatkan dukungan terhadap penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran pemilu 2024, terus dilakukan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ende.
Hal itu dengan menggandeng kerja sama berbagai pihak serta memperkuat kesiapan aparat pengawas pemilu secara berjenjang.
Karenanya, hari ini Jumad (3/01/2022), badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ende menggelar kegiatan dukungan penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
Baca Juga: PUISI : BERPISAH BUKAN BERATI TIDAK LAGI KISAH
Kegiatan ini digelar di Aula Hotel Syfa dan dihadiri 63 orang panwascam sekabupaten Ende, dan dibuka oleh Kordiv P3S Basilius Wena, SH mewakili ketua Bawaslu Ende, Dr. Natsir. B. Kotten.,M.Pd yang didampingi Kordiv HP2H, Maria Uria Ie, S.Akun bersama Koordinator Sekretariat Bawaslu Ende, Rasyid Abubakar S. Sos.
Basilius Wena, dalam sambutannya menyebut identifikasi dan deteksi terhadap potensi dugaan pelanggaran dalam penetapan daerah pemilihan mesti dilakukan sejak dini agar mampu mencegah dan meminimalisir dugaan pelanggaran pemilu.
Basilius berharap kegiatan ini mampu memperkaya pengetahuan peserta yang merupakan, komisioner panwascam di 21 Kabupaten Ende serta memperkuat sumber daya aparat pengawas pemilu di tiap jenjangnya.
Baca Juga: UNADRI Berikan Beasiswa 4 Semester bagi Camaba Semester Genap, Ayo Buruan Daftar
Sejumlah narasumber berkompeten dihadirkan dalam mendukung kegiatan ini seperti Alfonsus Fa, SH., M. Hum, yang menyajikan materi Pengawasan Pemilu Berbasis Kedaulatan Rakyat.
Bawaslu Ende juga menghadirkan pihak KPU Ende melalui materi tata cara dan mekanisme coklit menuju data pemilih mutahir. Demi membangun pemahaman bagi pengawas pemilu kecamatan terkait tahapan pemutakhiran data pemilih.
Selanjutnya, terkait pemutahiran data, Kordiv HP2H Bawaslu Ende, Maria Uria Ie, S. Akun juga memberikan pemahaman kepada peserta melalui materi prinsip-prinsip pengawasan pada pelaksanaan coklit.
Sementara Kordiv P3S Bawaslu Ende, Basilius Wena, SH juga turut memperkuat pemahaman peserta melalui materi potensi pelanggaran penataan daerah pemilihan dan alokasi khusus.***