Indonesia - Sudah berpuluh tahun program pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi dijalankan dalam program bantuan maupun pemberdayaan. Secara akumulatif sudah ratusan dan bahkan ribuan trilyun uang negara dikeluarkan selama ini ternyata struktur pelaku ekonomi Indonesia tetap sama.
Program bantuan teknis, pelibatan UMKM dan Koperasi ditulis di setiap regulasi dan kebijakan program oleh pemerintah tapi ternyata hanya banyak untungkan penyelenggara dan makelar proyek ketimbang pelaku UMKM dan Koperasi.
Kondisi tersebut bahkan sudah membentuk semacam sindrom ketergantungan. Para makelar proyek menangguk untung dan masyarakat UMKM dan Koperasi yang lemah merasa telah menerima manfaat. Semacam politik pork barrell, rakyat diberikan janji dan realisasi sedikit tapi diminta untuk mengesahkan perampasan hak mereka lebih besar untuk elit.
Data dari Kementerian UMKM terbaru, pelaku ekonomi kita ternyata 99,6 persen atau kurang lebih 64 juta hidupnya bergantung dari usaha skala mikro kelas gurem dan usaha kecil. Usaha kecilnya 138,000 atau 0,35 persen. Sementara usaha menengah adalah sebesar 80.245 atau 0,05 persen dan usaha besar sebanyak 5.600 atau 0,0006 persen dari total pelaku usaha kita.
Secara statistik, pelaku usaha kita 99,9 persen usaha mikro dan kecil hanya kuasai kue ekonomi kurang lebih 18 persen. Sisanya 82 persen dikuasai usaha besar dan usaha menengah yang juga merupakan kepanjangan dari usaha usaha besar. Jadi sesungguhnya 2/3 ekonomi kita itu hanya dikuasai ratusan keluarga konglomerat yang bermain di usaha kelas menengah dan usaha besar saja.
Sementara itu volume usaha Koperasi Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir jika diperbandingkan dengan total rata rata per tahun Produk Domestik Bruto (PDB) ternyata hanya 1,14 persen. Koperasi jangankan sebagai soko guru, sebagai soko pinggiranpun belum terjadi.
Dalam konteks ini, kalau pemerintah mau serius jadikan ekonomi rakyat itu yang berkuasa (berdaulat), yang dibutuhkan itu bukan program gimnick semacam proyek pembinaaan pembinaan tapi perubahan sistem, up systeming bukan up scaling agar mereka mampu mengakses sumber daya secara setara.