Momen Hari Buruh 2025, Heri Baben Ungkap Buruh Sebagai Pilar Utama Pembangunan di Daerah

Idenusantara.com - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 dimaknai sebagai momentum penting untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menjaga kesinambungan pertumbuhan industri nasional. 

Sejumlah pihak, mulai dari pelaku industri hingga serikat pekerja dan pemerintah daerah, menekankan pentingnya sinergi dalam mewujudkan keseimbangan antara produktivitas industri dan hak-hak pekerja.

Baca Juga: MayDay Fiesta 2025 di Polda NTT, Buruh Sampaikan Aspirasi Langsung ke Pemerintah dan Institusi Terkait

Salah satu tokoh di Manggarai yang menyoroti hari buruh adalah Heribertus Philipus Nerius Baben, selaku ketua Yayasan Pesona Manggarai Raya (Yasonar).

Heribertus P. N. Baben menyampaikan bahwa pentingnya menjadikan Hari Buruh Internasional atau May Day sebagai refleksi bersama untuk memperkuat daya saing industri nasional khususnya di daerah Manggara sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja.

Dia juga menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para tenaga kerja lokal yang selama ini menjadi pilar utama pembangunan di daerah.

Baca Juga: Peringatan Hari Buruh, PMKRI Ruteng Dorong DPRD Tetapkan Perda Perlindungan Tenaga Kerja

Dalam keterangannya kepada media Idenusantara.com, Kamis (1/5/2025), Heri Baben menekankan terkait tenaga kerja, baik formal maupun informal, merupakan ujung tombak dalam menggerakkan roda perekonomian Manggarai. Oleh karena itu, perhatian terhadap hak-hak pekerja tidak boleh dikesampingkan.

"Momentum Hari Buruh ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat komitmen kita terhadap peningkatan kualitas hidup para pekerja. Mereka telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah, dan sudah saatnya kita hadir dengan kebijakan yang lebih berpihak," ujar Heri Baben.

Politisi Hanura ini juga menyoroti beberapa isu penting yang masih dihadapi para pekerja, seperti rendahnya upah minimum, minimnya akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, serta perlindungan hukum yang belum merata. 

Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih progresif dalam memastikan setiap pekerja memperoleh hak dasar yang layak dan bermartabat.

Ketua Yasonar itu berkomitmen untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat agar terus mengawal kebijakan ketenagakerjaan daerah. Termasuk mendorong peningkatan kualitas pelatihan vokasi dan pembukaan lapangan kerja baru, khususnya bagi generasi muda.

"Kita tidak hanya berbicara tentang hak pekerja hari ini, tetapi juga tentang masa depan dunia kerja yang harus lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Pelatihan dan edukasi adalah kunci agar tenaga kerja kita tidak tertinggal dalam perkembangan zaman," tambahnya

Baca Juga: Buruh Tolak Keras Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS, Ini Alasannya