2) Terhadap belanja tak terduga sebesar Rp. 1.138. 860. 254.00 ( Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 653. 200.277.00 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juga Dua Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau 57,36%. Dari Belanja tak terduga ini, Fraksi Demokrat Plus Golkar, meminta Pemerintah menjelaskan apa saja yang sudah dibelanjakan melalui belanja tak terduga ini. Dan dari target yang ditetapkan mohon pemerintah juga menjelaskan di item mana saja dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024 ini.
3) Secara umum ada ketimpangan yang signifikan antara belanja operasional dengan belanja modal artinya belanja untuk kepentingan langsung yang dirasakan masyarakat masih sangat rendah.
4) Alokasi belanja hibah harus dikurangi untuk menambah alokasi Belanja Modal yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5) Sektor pertanian masih minim intervensi anggaran padahal 80-an % masyarakat kita adalah petani dan potensi pertanian kita sangat kaya. Sektor ini pun paling tinggi memberikan sumbangan bagi PDRB. Untuk 5 tahun ke depan dengan adanya program MBG, intervensi anggaran untuk sektor ini harus ditingkatkan. Masyarakat kita jangan menjadi penonton dan tidak mendapatkan apa-apa dari program MBG. Program ini harus menjadi peluang bagi pertanian kita untuk mensejahterakan petani.
Baca Juga: Prabowo Disambut Hangat di Rusia, Siap Bahas Kemitraan Strategis dengan Presiden Putin
6) Mohon pemerintah melalui dinas PUPR melanjutkan pembangunan jalan kabupaten dari Benteng Jawa menuju Satarteu. 75% jalur ini belum tersentuh APBD Manggarai Timur setelah dimekarkan dari Manggarai.
7) Rekomendasi dari KLHK harus segera ditindaklanjuti terkait studi AMDAL atas rencana pembangunan jalan yang menggunakan hutan lestari menuju kampung Mengge di Lamba Leda Utara dan juga beberapa lokasi di kecamatan Elar dan Elar Selatan.
8) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan raya yang menghubungkan wilayah Utara dengan wilayah Selatan Manggarai Timur untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik ke pusat pemerintahan Kabupaten, dengan memperhatikan tergeraknya potensi ekonomi lain secara integratif.
C. Catatan-Catatan :
1) Mohon penjelasan Pemerintah terkait Pendistribusian PPPK yang belum dilakukan.
2) Mohon Penjelasan Pemerintah terkait keterlambatan Pendistribusian Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk Guru-guru Non ASN dan jelaskan berapa jumlah Guru-guru Non ASN penerima tamsil.