"Proses distribusi pupuk setiap tahun selalu berbeda-beda, hal ini menjadi kendala," jelasnya, mencontohkan perbedaan metode distribusi dari tahun sebelumnya yang menggunakan Kartu Tani.
Untuk masalah kelangkaan BBM yang menjadi desakan kepada Polres, Bupati tidak memberikan tanggapan spesifik, namun Aliansi Cipayung juga mendesak Polres Kabupaten Manggarai agar menyelesaikan permasalahan kelangkaan BBM di Kabupaten Manggarai.
Adapun tuntutan yang menyangkut kebijakan nasional seperti pengesahan UU Perampasan Aset, pembatasan jabatan DPR menjadi dua periode, dan penghapusan tunjangan tambahan perjalanan dinas, Bupati Nabit menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan hal tersebut kepada DPR RI di Jakarta.
Secara keseluruhan, Bupati Nabit mengapresiasi masukan dari Aliansi Cipayung Manggarai dan menegaskan kembali komitmennya untuk membangun Kabupaten Manggarai dengan mendengarkan setiap aspirasi masyarakat.