Selaras dengan itu, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, menekankan pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengelolaan data kependudukan serta penyelesaian isu-isu kependudukan.
“Integrasi data geospasial akan membantu pemerintah dalam pemetaan potensi wilayah, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memperbaiki pelayanan publik, pendidikan, transportasi, serta mendukung program nasional agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelasnya.
Dengan demikian, Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi NTT.