Idenusantara.com-Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka secara resmi Diskusi Publik Cipayung NTT dengan tema “Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD: Prospek dan Tantangan bagi Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat” yang diselenggarakan di Aula DPD RI Provinsi NTT, Sabtu (31/1/2026) pagi.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Cipayung Kupang ini dihadiri oleh Anggota DPRD Prov NTT, Nelson Matara, Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Nuce Nus Loa, Perwakilan Bawaslu Provinsi NTT, Jajaran pengurus Cipayung, serta menghadirkan tiga narasumber, yakni Yohanis Jimmy Nami, Dr. Rudi Rohi dan Dr. Jhon Tuba Helan.
Baca Juga: Unika St. Paulus Ruteng Tekankan PPG Bukan Sekadar Gelar, tapi Pembentukan Guru Profesional
Dalam sambutannya, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi kepada Cipayung NTT atas inisiatif menyelenggarakan ruang dialog publik yang dinilai strategis dalam memperkuat tradisi intelektual dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Gubernur Melki menegaskan bahwa mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral semata, tetapi harus berpijak pada nilai keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat kecil,” ujar Gubernur Melki.
Baca Juga: Kawal Transparansi Keuangan NTT, Gubernur Melki Targetkan PAD Naik Jadi Rp2,8 Triliun
Gubernur Melki juga menyoroti peran Cipayung NTT dalam menjaga kemajemukan sosial di NTT, khususnya dalam mencegah politik identitas, polarisasi sosial, serta potensi konflik horizontal menjelang dan pasca pemilu.
“Kehadiran para narasumber tentu akan menghasilkan diskusi yang komprehensif dengan membandingkan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan melalui DPRD. Berbagai pandangan dan catatan yang berkembang diharapkan dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang lebih luas serta bahan pertimbangan bagi penguatan sistem demokrasi ke depan,” ujarnya.
Baca Juga: Gantikan Adis Kadir, Rapat Paripurna DPR Tetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI
Menurutnya melihat dari perspektif Pancasila, diskusi ini menjadi ruang untuk memperdalam pemahaman mengenai makna kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Demokrasi politik tidak akan berjalan sehat tanpa demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan demokrasi perlu berjalan seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Dalam konteks NTT, Pemerintah Provinsi terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan NTT Mart di seluruh wilayah NTT, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.