Kupang - Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oswaldus Ngani, memantau langsung proses validasi data penerima manfaat di daratan Flores.
Kegiatan validasi ini berlangsung sejak Senin, 4 Mei hingga Jumat, 8 Mei 2026.
“Kita menindaklanjuti perintah pimpinan pusat untuk melakukan validasi data riil di lapangan melalui para koordinator kecamatan di daratan Flores maupun seluruh NTT,” kata Nganu pada Selasa, 5 Mei 2026.
Ia berkata, pemantauan validasi ini sudah dimulai dari wilayah timur NTT dan kini berlanjut ke Flores.
Setelah itu, kegiatan serupa akan dilakukan di Pulau Sumba hingga kabupaten lainnya di NTT.
Validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, dilakukan oleh Badan Gizi Nasional bersama pemerintah daerah secara berjenjang, mulai dari pusat hingga tingkat kecamatan dan sekolah, menggunakan sistem by name by address.
Fokus utama dalam proses ini adalah sinkronisasi dan verifikasi data guna menghindari duplikasi serta kesalahan sasaran, kata Nganu.
Ia bilang, prioritas diberikan kepada wilayah rawan pangan, daerah dengan angka stunting tinggi, serta wilayah yang belum tersentuh program MBG.
“Melalui validasi ini, saya ingin memastikan seluruh sasaran penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik PAUD/TK, SD, SMP, SMA, hingga pendidik dan tenaga kependidikan di NTT, khususnya daratan Flores, tidak ada yang terlewat,” jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan mampu memastikan program MBG yang menargetkan sekitar 1,8 juta penerima di NTT berjalan tepat sasaran, transparan, dan akurat.
Ia juga mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar proses validasi yang dilakukan oleh para koordinator kecamatan dapat berjalan lancar.
“Kami mohon dukungan dari Pemda dan pihak terkait. Kami juga mengapresiasi daerah yang datanya sudah mencapai 100 persen, serta kerja keras para koordinator lapangan,” ungkapnya.
Selain itu, Oswaldus mengakui bahwa pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan baku seperti buah-buahan dan komoditas pangan lainnya yang pasokannya belum stabil.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya mengajak kelompok tani, peternak, dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan peluang ekonomi dengan menanam dan memproduksi komoditas yang dibutuhkan dapur layanan gizi.