Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis pemerintah

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Sabtu, 14 Februari 2026, ia secara terang-terangan memplesetkan akronim MBG menjadi "Maling Berkedok Gizi".

Kritik ini muncul di tengah kontroversi pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang disebut sebagai operator MBG, padahal programnya dikaitkan dengan kasus keracunan yang melibatkan puluhan ribu anak.

Menurut Tiyo, tidak ada evaluasi yang serius setelah kejadian itu. Yang terjadi justru klarifikasi bahwa angka 28 ribu korban bukanlah nyawa manusia, melainkan sekadar angka statistik yang dianggap kecil. "Sungguh kejam," tulisnya.

Ia juga menyoroti anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun yang dianggapnya "dirampas", berakibat pada terhambatnya akses pendidikan tinggi dan nasib guru honorer yang terabaikan.

"Tapi angka statistik yang sedemikian kecil menurut Presiden. Sungguh kejam. 223T anggaran pendidikan dirampas, efeknya banyak yang kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dan guru-guru honorer ditelantarkan," jelasnya.

Baca Juga: Tak Butuh MBG, Pelajar di Pelosok Borneo Minta Presiden Prabowo Perbaiki Jalan

Di sisi lain, Tiyo mengungkapkan bahwa untuk menggratiskan seluruh mahasiswa Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp180 triliun. Angka ini ia bandingkan dengan realita pilu di lapangan.

Ia mengungkit kisah seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang memilih mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli perlengkapan sekolah.

Bagi Tiyo, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa MBG telah jauh dari janjinya. "Kita harus mulai bicara bahwa MBG bukan Makan Bergizi Gratis. Bergizi saja tidak. Apalagi gratis. Itu uang kita yang dialokasikan serampangan! Untuk apa? Untuk bagi-bagi ke kroninya," paparnya dengan nada geram.

Kritiknya semakin mendalam dengan menyoroti mekanisme penyediaan makanan. Tiyo mengklaim satu penyedia pangan (SPPG) bisa meraup keuntungan fantastis, mencapai Rp1,8 miliar. Dalam lima tahun masa kepresidenan, angka itu membengkak jadi Rp9 miliar per penyedia.

"1 SPPG bisa hasilkan 1,8 miliar untuk pemiliknya. Kalau 5 tahun masa Kepresidenan, artinya 9 miliar. Siapa yang punya SPPG? Mereka yang dekat dengan pemenang Pilpres," tambah Tiyo