Akademisi dan DPR: Mau Kuat, Harus Kompetitif
FGD dihadiri Tenaga Ahli Utama KSP Febriyantoro Martadikrama, Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Guru Besar FPIK IPB Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb. Haeru Rahayu, Atase Perdagangan KBRI Vietnam, hingga pengurus pusat MKI seperti analis kebijakan Martinus Laba Uung, S.Sos., M.A.P. dan Bendahara Umum Dr. Lenny Syafei.
Prof. Rokhmin Dahuri menekankan: tujuan utama kelola lobster adalah kuatkan budidaya dalam negeri. Tapi syaratnya biaya produksi harus kompetitif dan kebijakan konsisten.
“Kalau biaya produksi kita kalah jauh dari Vietnam atau negara lain, mau regulasi seketat apa pun, budidaya kita tetap sulit naik kelas,” ujarnya.
Pesan Penutup MKI: Jangan Buru-Buru, Siapkan Lapangan Dulu
FGD ini menegaskan: sukses Permen KP 5/2026 nggak cuma soal pasal kuat. Tapi soal kesiapan ekosistem pendukung. Tanpa transisi memadai dan penguatan kapasitas di lapangan, potensi emas lobster Indonesia malah terbuang.
MKI berharap rekomendasi ini jadi bahan pemerintah menyempurnakan kebijakan. Targetnya satu: ekonomi pesisir tumbuh inklusif, berkelanjutan, dan bisa bersaing global.
Tentang MKI
Masyarakat Krustasea Indonesia MKI adalah organisasi yang fokus pada pengembangan, advokasi, dan penguatan tata kelola komoditas krustasea di Indonesia berbasis sains, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
