Kemarahan publik terhadap Nafa memperlihatkan adanya kesenjangan persepsi bahwa apa yang dianggap wajar oleh wakil rakyat bisa jadi sangat menyakitkan bagi masyarakat yang sedang berjibaku dengan kenaikan harga bahan pokok, PHK, dan pengangguran.
Gelombang Kritik Publik dan Respons Nasdem
Kemarahan publik atas pernyataan Sahroni dan Nafa tak bisa dianggap remeh. Isu ini menjadi trending di media sosial, dibicarakan dalam forum diskusi politik, hingga masuk dalam agenda pemberitaan nasional.
Gelombang kritik inilah yang membuat Nasdem bergerak cepat. Surya Paloh dan jajaran elite partai memahami bahwa membiarkan polemik ini berlarut akan merugikan partai secara elektoral. Dengan mencopot dua kader sekaligus, Nasdem ingin mengirim pesan bahwa partai tidak segan mendengar suara rakyat.
Menariknya, dalam siaran pers yang sama, Nasdem juga menyampaikan rasa belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi-aksi unjuk rasa terakhir.
"Partai Nasdem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya," tulis pernyataan itu.
Dengan menambahkan pernyataan tersebut, partai berusaha menghubungkan langkah internal mereka dengan konteks yang lebih luas: mendengar aspirasi rakyat dan peduli pada penderitaan masyarakat.
Dampak Politik dan Citra Partai
Keputusan menonaktifkan Sahroni dan Nafa jelas membawa dampak politik signifikan. Dari sisi internal, Nasdem kehilangan dua figur populer: Sahroni sebagai politisi senior berpengaruh di DPR, dan Nafa sebagai selebritas yang selama ini diandalkan untuk memperluas jangkauan elektoral ke segmen pemilih muda.
Dari sisi eksternal, publik bisa melihat langkah ini sebagai bukti keseriusan partai dalam menjaga etika politik. Namun, ada juga yang skeptis, menilai tindakan ini sekadar strategi penyelamatan citra, bukan refleksi dari perubahan sikap mendasar elit politik terhadap rakyat.
Bagi Nasdem, risiko terbesar ada pada kepercayaan publik. Jika keputusan ini tidak dibarengi konsistensi di masa depan, partai bisa dianggap hanya melakukan “politik pencitraan.” Namun, jika benar-benar dijadikan momentum koreksi internal, langkah ini bisa menjadi modal untuk memperbaiki hubungan dengan rakyat menjelang kontestasi politik berikutnya.