Sesat Berpikir dan Cacat Logika: Ketika Bukti Pajak Dijadikan Tiket Masuk Sekolah

Dalam perspektif kebijakan publik yang berpihak pada warga, terutama kelompok rentan, kebijakan semacam ini harus dicabut secara resmi, dievaluasi ulang secara mendalam, dan digantikan dengan pendekatan yang lebih manusiawi serta proporsional, seperti:

• Edukasi dan penyuluhan pajak berbasis komunitas;
• Skema insentif fiskal, bukan pemaksaan administratif;
• Integrasi layanan publik yang tidak diskriminatif.

Pendidikan adalah hak universal. Ia tidak boleh dikunci dengan kewajiban yang bukan tanggung jawab anak. Negara wajib menjamin akses pendidikan seluas-luasnya, bukan menyulitkannya dengan logika yang keliru.

Ketika kebijakan publik menyimpang dari nilai keadilan dan prinsip konstitusi, maka masyarakat sipil wajib bersuara. Demi masa depan yang adil, rasional, dan manusiawi.