Ketika Janji Tinggal Cerita: Potret Politik Tanpa Akuntabilitas di Manggarai

Penulis: Isabela Suryani Ngandem (Mahasiswa Prodi PGSD Unika St Paulus Ruteng) 

Idenusantara.com - Setiap musim pemilihan tiba, wajah Manggarai seolah berubah total. Baliho-baliho raksasa bermunculan di persimpangan jalan, bendera partai berkibar di tiap sudut kampung, dan spanduk dengan jargon "perubahan" atau "pembangunan berkeadilan" menghiasi setiap tiang listrik. Lapangan-lapangan desa berubah menjadi panggung kampanye yang meriah, diiringi musik, orasi berapi-api, dan janji yang mengalir deras dari bibir para calon pemimpin.

Namun, begitu suara rakyat selesai dihitung dan euforia politik menguap, realitas kembali menampar: janji yang dulu diucapkan dengan penuh semangat perlahan menghilang tanpa jejak. Jalan tetap berlubang, petani tetap miskin, sekolah tetap kekurangan guru, dan puskesmas masih kekurangan tenaga medis. Seolah-olah, politik hanya tentang meraih kekuasaan bukan tentang memenuhi tanggung jawab moral terhadap rakyat yang telah percaya.

Fenomena ini bukan hal baru bagi masyarakat Manggarai. Sejak pemilihan bupati pertama pasca-reformasi hingga Pilkada serentak 2024, pola yang sama terus berulang. Demokrasi di Manggarai telah menjadi ritual lima tahunan yang penuh euforia sesaat namun miskin akuntabilitas. Di balik pesta demokrasi yang ramai, terselip paradoks: politik yang seharusnya menjadi sarana perubahan justru melahirkan keletihan sosial dan krisis kepercayaan.

Baca Juga: MAWATU, Magnet Baru Wisata dan Gaya Hidup Modern di Labuan Bajo

Politik Janji dan Ilusi Perubahan

Dalam setiap kontestasi politik di Manggarai, janji kampanye selalu menjadi komoditas paling laku. Para kandidat dengan mudah merangkai kata-kata manis tentang "pembangunan menyeluruh", "revolusi infrastruktur", atau "Manggarai sejahtera untuk semua". Namun, di balik retorika yang indah itu, masyarakat jarang mendapatkan kejelasan tentang bagaimana janji-janji tersebut akan diwujudkan dan dengan sumber daya apa.

Pilkada 2024 kembali menjadi cermin dari budaya politik yang penuh ilusi ini. Tiga pasangan calon berlomba menampilkan visi dan misi yang nyaris seragam: pembangunan jalan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan petani, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Tetapi jika ditelisik lebih jauh, hampir tidak ada perbedaan mendasar antara program satu calon dengan calon lainnya. Visi-visi itu lebih bersifat normatif dan kurang menyentuh persoalan struktural yang sesungguhnya menghambat pembangunan Manggarai.

Infrastruktur, misalnya, selalu menjadi janji utama setiap kali kampanye berlangsung. Padahal, banyak proyek yang dijanjikan pada periode sebelumnya belum juga tuntas. Laporan kunjungan kerja DPRD NTT pada September 2025 mengungkap bahwa kondisi ruas jalan provinsi di Manggarai bagian utara masih memprihatinkan. Jalan provinsi yang menghubungkan Wae Codi - Reo - Ruteng bahkan nyaris putus di beberapa titik. Masyarakat mengeluh karena setiap musim hujan, akses transportasi terganggu dan hasil panen sulit dijual ke pasar.

Ironisnya, pemerintah daerah berulang kali berdalih bahwa kerusakan infrastruktur disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kewenangan. Padahal, berdasarkan kajian keuangan daerah tahun 2024, Pemkab Manggarai telah mengambil pinjaman dalam jumlah besar untuk pembangunan infrastruktur. Namun, dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan mobilitas dan ekonomi rakyat. Banyak proyek yang justru berhenti di tengah jalan atau dikerjakan tanpa perencanaan matang. Dalam situasi ini, publik patut bertanya: apakah infrastruktur dibangun untuk rakyat, atau sekadar untuk kepentingan elektoral dan pencitraan?

Baca Juga: Real Madrid Unggul di Babak Pertama El Clasico: VAR, Gol Spektakuler, dan Aksi Mbappe-Bellingham Hiasi Laga

Inilah wajah politik janji di Manggarai yang penuh kata-kata besar, tapi minim realisasi. Politik seolah berubah menjadi seni mengucapkan yang tak perlu ditepati. Janji digunakan bukan untuk membangun kepercayaan, tetapi untuk mengelola persepsi publik. Di sinilah demokrasi mulai kehilangan rohnya.

Kemiskinan dan Pengangguran: Antara Statistik dan Realitas Sosial

Salah satu janji politik yang paling sering diulang dalam setiap Pilkada adalah pengentasan kemiskinan. Hampir semua calon kepala daerah menjanjikan penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Manggarai masih jalan di tempat.

Data BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Manggarai pada Maret 2025 turun menjadi 18,10 persen, lebih rendah dari rata-rata provinsi NTT (18,60 persen). Angka ini tampak menggembirakan di atas kertas, namun jika ditelisik lebih dalam, penurunan tersebut lebih bersifat statistik daripada substansial. Di lapangan, banyak keluarga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka bergantung pada hasil pertanian subsisten yang sangat rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga.