Ilusi "Aman" di Balik Dapur MBG: Saat APBN Jadi Jaminan Bancakan, Bukan Kesejahteraan

photo author
Ejhy Serlesnso, Ide Nusantara
- Kamis, 15 Januari 2026 | 23:27 WIB
Ilustrasi sengkarut dana MBG (Foto:Samudrafakta.com)
Ilustrasi sengkarut dana MBG (Foto:Samudrafakta.com)

 

OPINI, Idenusantara-Di tengah kepulan asap dapur umum dan barisan kotak makan yang tertata rapi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melontarkan kalimat penenang: "Model bisnis Makan Bergizi Gratis (MBG) aman, dijamin APBN."

Sekilas, pernyataan ini terdengar seperti angin segar. Namun, bagi siapa pun yang memahami anatomi fiskal negara, kalimat tersebut terdengar seperti bunyi detik bom waktu. Mengatakan sebuah proyek konsumtif "aman" hanya karena dijamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebuah sesat pikir (fallacy) yang berbahaya.

APBN bukanlah kantong ajaib tak berdasar. Di tengah tren defisit anggaran, "jaminan APBN" sejatinya adalah eufemisme untuk "dijamin oleh utang".

Baca Juga: Kementan Siapkan Rp1,49 T dan Ajukan Tambahan Rp5,1 T untuk Pulihkan Pertanian Sumatera Pasca Bencana

Logika Koplak: Utang untuk Makanan

Secara fundamental ekonomi, menggunakan instrumen utang (via APBN defisit) untuk membiayai infrastruktur masih bisa diperdebatkan karena ada Return on Investment (ROI) jangka panjang. Namun, menggunakan pola yang sama untuk membiayai konsumsi harian—makanan yang habis dimakan dan menjadi limbah biologis dalam hitungan jam—adalah resep bencana finansial.

Tidak ada efek pengganda (multiplier effect) yang cukup kuat untuk menutup biaya pokok utang tersebut. Kita sedang menggadaikan masa depan untuk makan siang hari ini.

Baca Juga: Program Revitalisasi Rumah Adat Angkat Martabat Budaya Manggarai di Tingkat Nasional

Belajar dari "Mayat" BUMN

Argumen Airlangga seolah melupakan sejarah kelam BUMN Karya dan Asuransi pelat merah. Berapa banyak dari mereka yang memiliki stempel "Proyek Strategis Nasional" dan "Dijamin Negara", namun berakhir gagal bayar, merugi triliunan, hingga terjerat skandal korupsi megah?

Label "Jaminan APBN" seringkali menciptakan moral hazard. Manajemen menjadi tidak efisien dan pengawasan melonggar karena para pelaksana tahu: jika rugi, negara pasti menambal (bailout). Dalam konteks MBG, ini membuka celah bagi para pemburu rente untuk memainkan harga bahan baku, katering fiktif, hingga mark-up distribusi.

Baca Juga: Telan Anggaran Rp 79 Miliar,Kondisi Pantai Kelapa Lima Kota Kupang Rusak dan Tidak Terawat

Matematika Ngeri: Kebocoran Setara Gaji 1 Juta Guru

Jika kita membedah angka-angkanya, kata "aman" itu seketika runtuh. Berdasarkan simulasi sederhana dengan asumsi kebocoran anggaran 10% hingga 20% (angka yang lazim dalam inefisiensi proyek pemerintah), potensi kerugian negara sangat mengerikan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ejhy Serlesnso

Rekomendasi

Terkini

Wartawan Harus Tahu Dulu Baru Bertanya

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:17 WIB

Mampukah Wartawan Adil Sejak Dalam Pikiran?

Senin, 9 Februari 2026 | 21:53 WIB

Fenomena Istri Simpanan di Kalangan Pejabat Tinggi

Senin, 9 Februari 2026 | 07:29 WIB

Negara Gagal, Seorang Anak Memilih Bundir

Jumat, 6 Februari 2026 | 23:25 WIB

KERTAS TII MAMA RETI

Kamis, 5 Februari 2026 | 22:56 WIB
X