Pada skala penuh di tahun 2026 dengan estimasi anggaran Rp 335 Triliun, kebocoran 20% berarti uang rakyat sebesar Rp 67 Triliun menguap begitu saja.
Untuk memberi konteks, Rp 67 Triliun yang hilang itu setara dengan:
* Membangun 8.300 Puskesmas baru lengkap dengan alat kesehatan.
* Menggaji 1,1 Juta Guru selama setahun penuh.
* Merehabilitasi 335.000 ruang kelas yang rusak.
Uang segunung itu berpotensi hilang masuk ke kantong oknum vendor dan pejabat korup, sementara rakyat dinabobokan dengan nasi kotak gratis.
Baca Juga: Rapat Kerja Jasa Konstruksi Dorong Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Usaha di NTT
Siapa yang Sebenarnya "Aman"?
Lantas, untuk siapa rasa "aman" yang dijanjikan Airlangga?
Jelas bukan untuk rakyat yang pajaknya disedot. Rasa aman itu milik para vendor dan pengusaha lingkar kekuasaan. Bagi mereka, program ini adalah surga: pasar yang pasti, pesanan yang masif, dan pembayaran yang dijamin negara—terlepas dari kualitas makanan atau efisiensi prosesnya.
Menyebut model bisnis ini aman karena dijamin APBN sama konyolnya dengan seseorang yang merasa keuangannya aman dari kebangkrutan karena masih punya limit kartu kredit. Itu bukan keamanan, itu adalah ilusi sebelum jatuh ke jurang.
