(Oleh:Lhyna Marlina)
OPINI, Idenusantara.com-Di atas kertas, berita itu terdengar seperti angin segar birokrasi: Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa pegawai inti Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diangkat menjadi ASN PPPK. Namun, di lapangan, di ruang-ruang guru berlantai ubin pecah dan puskesmas terpencil, berita ini terdengar seperti bunyi lonceng kematian bagi rasa keadilan.
Sebuah paradoks kebijakan sedang dipertontonkan secara vulgar. Di satu sisi, ada "anak baru" yang langsung disiapkan karpet merah menuju status Aparatur Sipil Negara. Di sisi lain, ada ribuan tenaga honorer—guru, tenaga kesehatan, dan teknis—yang telah memakan asam garam pengabdian selama belasan tahun, namun masih dipaksa merangkak melalui lubang jarum birokrasi yang tak kunjung usai.
Baca Juga: Ilusi Aman di Balik Dapur MBG: Saat APBN Jadi Jaminan Bancakan, Bukan Kesejahteraan
Jalur Cepat sang Primadona Politik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program sosial; ia adalah etalase politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kegagalan program ini adalah tamparan bagi wajah istana. Maka, tak heran jika negara mengerahkan segala daya termasuk anggaran dan formasi kepegawaian untuk memastikan mesin program ini berjalan mulus.
Pegawai inti BGN mendapatkan privilege yang diimpikan jutaan orang: kepastian status. Tanpa perlu melewati fase "mengabdi sukarela" selama bertahun-tahun dengan gaji di bawah UMR, mereka langsung ditarik ke dalam sistem. Logika pemerintah sederhana: untuk program prioritas, loyalitas harus dibeli dengan kesejahteraan instan.
Jeritan Sunyi dari "Laskar 300 Ribu"
Kontras ini terasa menyayat hati jika kita menengok ke belakang. Ada guru honorer yang rambutnya memutih di depan papan tulis, digaji Rp300.000 sebulan yang cairnya dirapel tiga bulan sekali. Ada nakes yang bertaruh nyawa saat pandemi, yang kini nasibnya terkatung-katung dalam pendataan non-ASN yang sengkarut.
Baca Juga: Lapor Pak Amran”: Mentan Amran Tindak Tegas Pelanggaran, Petani Makin Terlindungi
Mereka dipaksa bertarung dalam tes CAT, bersaing dengan fresh graduate, seringkali mendapati formasi di daerahnya "hilang" karena Pemda beralasan tak punya anggaran. Narasi yang selalu mereka terima adalah: "Harap bersabar, anggaran negara terbatas," atau "Penyelesaian harus bertahap." Namun, ketika BGN membutuhkan pegawai? Kata "terbatas" itu mendadak sirna. Anggaran tersedia. Formasi dibuka lebar.
Hipokrisi Anggaran
Fenomena ini menelanjangi sebuah kebenaran pahit: Masalah honorer di Indonesia tidak pernah murni soal ketiadaan uang, melainkan soal ketiadaan kemauan politik (political will). Uang negara selalu ada untuk apa yang dianggap "penting" oleh penguasa. Saat ini, yang dianggap penting adalah membagikan makan siang, bukan memanusiakan mereka yang mencerdaskan otak anak bangsa sebelum makan siang itu tiba.
