Mampukah Wartawan Adil Sejak Dalam Pikiran?

photo author
Ejhy Serlesnso, Ide Nusantara
- Senin, 9 Februari 2026 | 21:53 WIB
Ilustrasi Pers (Foto: Ist. WCKS)
Ilustrasi Pers (Foto: Ist. WCKS)

Ini bukan sikap kritis. Ini selektif.

Dalam teori klasik, pers memang disebut sebagai anjing penjaga. Tapi penjaga apa? Demokrasi. Bukan penjaga sentimen, bukan penjaga popularitas.

Dalam Four Theories of the Press, fungsi pers dalam sistem demokrasi tidak dibatasi pada mengawasi negara, tetapi mengawasi seluruh pusat kekuasaan yang berpotensi menyimpang. Negara hanya salah satunya.

Masalahnya, banyak jurnalis sekarang berpikir kekuasaan itu tunggal dan selalu berwajah negara. Padahal, dalam dunia modern, kekuasaan itu menyebar. Ada di pasar, ada di modal, ada di algoritma, ada di media, ada di LSM internasional, ada di tokoh moral yang tak pernah mau diuji motifnya.

Ketika media rajin menguliti pidato presiden, tapi menelan mentah-mentah siaran pers korporasi. Ketika media skeptis pada angka pemerintah, tapi permisif pada riset pesanan lembaga donor. Ketika media berani menyebut kebijakan publik “gagal”, tapi gagap menyebut PHK massal sebagai akibat keserakahan korporasi. Di titik itu, jangan lagi bicara independensi. Itu bukan independen. Itu ketergantungan yang berpura-pura idealis.

Baca Juga: Tak Sekadar Seremonial, HPN 2026 di Manggarai Jadi Seruan Keras PRISMA untuk Pers yang Independen dan Berani

Saya sering dengar dalih, “Kami sulit mengkritik korporasi karena keterbatasan data.”

Itu bohong! Yang sulit itu bukan datanya, tapi keberaniannya. Iklan masih membayar gaji. Sponsor masih menopang acara. Hubungan baik masih dianggap aset. Maka kritik dilunakkan, dikaburkan, atau dipindahkan ke halaman yang sepi pembaca.

Edward Herman dan Noam Chomsky sudah lama mengingatkan soal ini dalam Manufacturing Consent. Media bukan hanya memproduksi berita, tapi juga menyaring realitas melalui kepentingan ekonomi, politik, dan ideologis. Filter itu bekerja diam-diam. Tidak selalu lewat sensor kasar, tapi lewat kebiasaan redaksi, relasi bisnis, dan rasa takut kehilangan akses.

Jurnalis yang mengaku independen, tapi tidak mau mengakui filter itu, sebenarnya sedang berbohong pada dirinya sendiri.

Lalu soal media dan LSM. Ini wilayah yang makin jarang disentuh dengan kritis. Media dan LSM sering diposisikan sebagai suara moral, wakil nurani publik. Padahal banyak media dan LSM hari ini adalah aktor politik non-negara dengan agenda, pendanaan, dan kepentingan sendiri.

Baca Juga: Bukan Hanya Mengabarkan, Jurnalis Manggarai Kini Berdiri di Garda Pelestarian Lingkungan

Mengkritik pemerintah boleh. Mengkritik korporasi boleh. Tapi mengkritik LSM, dan sesama media, sering dianggap tidak etis, seolah-olah mereka berada di atas kecurigaan.

Ini lucu. Dalam The Power of NGOs, dijelaskan bagaimana LSM bisa menjadi aktor kekuasaan yang signifikan, memengaruhi kebijakan, opini publik, bahkan arah pembangunan. Kalau begitu, mengapa mereka jarang diuji dengan standar jurnalistik yang sama?

Jawabannya lagi-lagi sederhana. Karena posisi moral itu nyaman. Karena lebih aman memihak mereka yang secara simbolik dianggap “baik”. Karena kritis kepada LSM bisa membuat jurnalis dicap anti-rakyat, anti-demokrasi, atau tidak progresif.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ejhy Serlesnso

Tags

Rekomendasi

Terkini

Wartawan Harus Tahu Dulu Baru Bertanya

Jumat, 27 Maret 2026 | 16:17 WIB

Mampukah Wartawan Adil Sejak Dalam Pikiran?

Senin, 9 Februari 2026 | 21:53 WIB

Fenomena Istri Simpanan di Kalangan Pejabat Tinggi

Senin, 9 Februari 2026 | 07:29 WIB

Negara Gagal, Seorang Anak Memilih Bundir

Jumat, 6 Februari 2026 | 23:25 WIB

KERTAS TII MAMA RETI

Kamis, 5 Februari 2026 | 22:56 WIB
X