Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Manggarai Barat justru meningkat pada tahun 2024 menjadi 50.680 orang, meskipun persentasenya menurun karena populasi bertambah. Artinya, secara absolut jumlah orang miskin bertambah, meski angka persentasenya tampak lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijanjikan para politisi belum menyentuh akar masalah.
Menurut ME Perseveranda, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, data kemiskinan seringkali menipu jika tidak dibaca secara kontekstual.
Baca Juga: Sinergi Budaya dan Bhayangkara: Bhabinkamtibmas Rahong Utara Jadi Teladan di Tengah Tradisi Adat
"Kondisi ekonomi di daerah seperti Manggarai ditentukan oleh banyak faktor mulai dari inflasi yang tinggi, akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, hingga lemahnya sektor pertanian dan perikanan. Banyak rumah tangga tidak tercatat sebagai miskin, tetapi secara nyata hidup dalam kerentanan ekonomi yang tinggi."
Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Pada 2024, tingkat pengangguran terbuka di Manggarai Barat mencapai 3,47 persen atau sekitar 5.123 orang. Namun angka ini belum mencerminkan kondisi sesungguhnya karena banyak pekerja muda yang terjebak dalam pekerjaan informal dan tidak produktif. Mereka bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, dan tanpa kepastian upah layak. DPRD Manggarai Barat bahkan menyoroti adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 4,93 persen dan minimnya lapangan kerja baru.
Pertumbuhan ekonomi ternyata lebih banyak dinikmati oleh segelintir kelompok di sektor jasa dan perdagangan, bukan oleh petani dan nelayan yang menjadi mayoritas penduduk.
Realitas ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat secara nyata. Janji kampanye tentang kesejahteraan rakyat akan tetap menjadi omong kosong jika pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja produktif dan memperkuat fondasi ekonomi lokal.
Pendidikan dan Kesehatan: Janji yang Tertinggal di Ruang Kelas dan Puskesmas
Di sektor pendidikan, janji kampanye sering terdengar heroik: "Pendidikan gratis", "Guru sejahtera", "Sekolah unggulan di setiap kecamatan". Namun kenyataannya, kualitas pendidikan di Manggarai masih timpang antara kota dan desa. Banyak sekolah dasar di pedalaman masih berdinding papan, dengan atap bocor dan meja yang sudah lapuk. Guru yang bertugas di daerah terpencil sering harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan berjalan kaki, sementara tunjangan mereka kerap terlambat cair.
Kualitas pendidikan yang rendah ini berdampak pada rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Menurut hasil Asesmen Nasional 2024, kemampuan literasi siswa SD di Manggarai masih di bawah rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah di bidang pendidikan belum diarahkan pada peningkatan mutu, melainkan masih fokus pada pembangunan fisik sekolah.
Baca Juga: Presiden Brasil Lula da Silva Tegaskan Komitmen Perkuat Kemitraan Strategis dengan Indonesia
Sementara itu, sektor kesehatan menghadapi tantangan yang tak kalah besar. Prevalensi stunting di Manggarai pada 2024 masih berada di angka 31,1 persen, salah satu yang tertinggi di Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menggambarkan kegagalan kebijakan gizi dan kesehatan masyarakat. Banyak ibu hamil di pedesaan tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena puskesmas terlalu jauh atau kekurangan tenaga medis. Program gizi tambahan sering tidak berkelanjutan karena keterbatasan anggaran.
Masalah kesehatan ini bukan semata karena kurangnya fasilitas, tetapi karena lemahnya koordinasi lintas sektor. Program penanggulangan stunting, misalnya, membutuhkan sinergi antara dinas kesehatan, dinas sosial, dan dinas pendidikan. Namun, di tingkat kabupaten, koordinasi itu seringkali terhambat oleh birokrasi dan ego sektoral. Akibatnya, janji kampanye tentang "Manggarai bebas stunting" atau "kesehatan gratis untuk masyarakat miskin" hanya menjadi jargon yang hilang bersama angin pemilu.
Krisis Akuntabilitas dan Hilangnya Kepercayaan Publik
Dari semua persoalan di atas, akar masalah yang paling mendasar adalah krisis akuntabilitas politik. Setelah terpilih, banyak pemimpin daerah cenderung melupakan janji kampanye mereka. Tidak ada mekanisme formal yang mengharuskan kepala daerah melaporkan realisasi janji politiknya kepada publik. Rakyat hanya bisa menagih melalui media sosial, unjuk rasa, atau kritik di forum-forum masyarakat. Namun, semua itu jarang direspons secara serius oleh pemerintah.