Akibatnya, ketidakpercayaan publik terhadap elit politik semakin besar. Masyarakat Manggarai mulai apatis terhadap proses politik. Mereka datang ke TPS bukan karena keyakinan terhadap calon tertentu, tetapi sekadar memenuhi kewajiban. Dalam kondisi ini, demokrasi kehilangan maknanya yang substantif. Ia hanya menjadi ritual administratif, bukan sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial.
Yuvensius Tukung, aktivis sosial dan mantan anggota DPRD Kota Kupang, menyoroti hal ini dengan tajam: "Hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak petani gagal panen, banyak orang stres sampai bunuh diri karena masalah ekonomi, banyak rumah tangga retak karena beban hidup. Lalu kita dengar berita bahwa angka kemiskinan turun. Ah, yang benar saja!"
Pernyataan ini mencerminkan frustrasi publik terhadap jarak yang semakin lebar antara narasi pembangunan dan kenyataan sosial. Demokrasi lokal di Manggarai sedang menghadapi ujian serius: bagaimana mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap politik dan pemimpinnya.
Menata Ulang Demokrasi: Dari Janji ke Pertanggungjawaban
Untuk memutus siklus janji kosong, ada beberapa langkah mendasar yang perlu dilakukan.
Pertama, transparansi dan akuntabilitas publik. Setiap janji kampanye harus dicatat, dipublikasikan, dan dievaluasi secara berkala. Pemerintah daerah dapat membentuk dashboard publik yang menampilkan progres capaian janji kampanye secara real-time agar rakyat dapat memantau.
Kedua, partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Rakyat harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Lembaga masyarakat sipil, kampus, dan media lokal bisa menjadi motor pengawasan yang efektif.
Ketiga, sanksi politik bagi pemimpin yang gagal menepati janji. Partai politik harus berani menegakkan disiplin terhadap kadernya. Masyarakat juga perlu berani menghukum secara politik dengan tidak memilih kembali calon yang terbukti ingkar.
Keempat, pendidikan politik dan literasi warga. Pemilih harus belajar untuk tidak terbuai janji populis. Mereka perlu memahami bahwa pemimpin yang baik bukan yang pandai berpidato, tetapi yang mampu mengelola anggaran dan memastikan manfaatnya sampai ke rakyat.
Demokrasi yang Mengingat
Manggarai memiliki modal besar yang meliputi tanah yang subur, masyarakat yang tangguh, dan tradisi gotong royong yang kuat. Namun, semua potensi ini akan sia-sia jika politik tetap dikuasai oleh retorika tanpa tanggung jawab. Saatnya rakyat Manggarai menagih kembali janji-janji yang telah lama diabaikan.
Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang memilih, tetapi juga tentang mengingat dan menuntut pertanggungjawaban. Sebab, ketika rakyat berhenti mengingat, para pemimpin akan terus merasa aman untuk berbohong.
Manggarai tidak butuh pemimpin yang banyak berjanji, tetapi pemimpin yang berani menepati. Karena di ujungnya, ukuran sejati dari kekuasaan bukan seberapa tinggi seseorang dipilih, melainkan seberapa banyak janji yang ditepati demi kesejahteraan rakyatnya.