Idenusantara.com-Tiba-tiba cerita itu sampai ke telinga saya. Seorang jurnalis, katanya, ditanya seseorang dengan nada setengah heran, setengah menyindir.
“Kenapa sih, mediamu kayak enggak pernah memuji keberhasilan pemerintah?”
Buat saya, itu pertanyaan sederhana, tapi mengandung kecurigaan lama yang tak pernah benar-benar selesai.
Si jurnalis menjawab dengan cepat, terlatih, seperti sedang mengulang slide presentasi yang sudah sering ia bawakan.
"Media bukan humas," katanya. "Tugas media menguji klaim. Media menulis berdasarkan fakta, bukan klaim sepihak. Media independen, bukan netral."
Baca Juga: Fenomena Istri Simpanan di Kalangan Pejabat Tinggi
Saya merenung panjang setelah mendengar cerita itu. Buat saya, ada satu bagian yang mengganjal dan tak pernah disentuh para wartawan yang mengaku idealis, independen, dan adil sejak dalam pikiran itu.
Mengapa pisau kritis itu jarang diarahkan ke korporasi, LSM, industri dan otoritas media, atau bahkan rakyat sendiri ketika mereka keliru? Apakah cara yang dianggap paling keren bagi (sebagian) wartawan itu kalau berani dan kritis (hanya) ke pemerintah? Dari situlah pikiran saya mulai berjalan.
Saya sudah lama menyingkir dari ruang redaksi ketika pertanyaan seperti itu makin sering saya dengar. Pensiun bukan karena kalah cepat dengan algoritma, tapi karena capek melihat jawaban-jawaban yang terdengar gagah di platform X, tapi ringkih kalau diuji.
Jawaban si jurnalis itu, kalau dibaca sekilas, tampak rapi. Bahkan terdengar heroik. Media bukan humas. Media harus menguji klaim. Media berdiri di atas fakta, bukan propaganda. Media independen, bukan netral.
Baca Juga: Peringati HPN Tahun 2026, AJO MATIM Gelar Penghijauan di Wae Bobo
Semua itu benar. Masalahnya bukan di kalimat-kalimatnya. Masalahnya ada di pikiran yang melahirkan kalimat itu. Ada bias yang tidak pernah diakui. Ada ketimpangan sasaran kritik yang sengaja diabaikan.
Kalau media mengaku tugasnya menguji klaim kekuasaan, pertanyaan lanjutannya sederhana. Mengapa hanya pemerintah yang diuji seolah-olah dialah satu-satunya pemilik kekuasaan? Mengapa perusahaan media, Dewan Pers, korporasi besar, LSM donor-driven, figur publik, influencer, bahkan “rakyat” yang bertindak brutal atau manipulatif sering lolos dari pisau yang sama?
Di situ letak soal keadilan sejak dalam pikiran.
Saya sudah lama curiga, banyak jurnalis hari ini mengira sikap kritis itu identik dengan satu arah. Ke atas saja. Ke pemerintah saja. Seolah-olah di luar pemerintah tidak ada relasi kuasa. Seolah-olah korporasi raksasa tidak punya daya tekan. Seakan-akan semua media itu benar. Seolah-olah LSM selalu suci. Seolah-olah “rakyat” selalu benar hanya karena mereka bukan pejabat.