Begini Tanggapan LLDIKTI Wilayah XV, NTT Terkait Persoalan UKT di Undana Kupang

IDENUSANTARA.COM Terkait persoalan polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Undana Kupang, begini tanggapan Kepala LLDIKTI XV, NTT.

Persoalan tengah ramai diperbincangkan di Negeri Flobamora ini kemudian mendapat komentar dari LLDIKTI Wilayah XV.

LLDIKTI XV mendukung penetapan UKT di Undana yang sudah sesuai dengan prosedur.

LLDIKTI XV menilai Undana Kupang sudah transparan dalam menetapkan tarif UKT.

Hal mendukung itu disampaikan oleh Kepala LLDIKTI XV, Prof Adrianus Amheka.

Ia menilai, penetapan UKT di Undana Kupang sudah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020.

Yang dimana Permen itu mengatur tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Penetapan UKT di Undana sudah sesuai Permendikbud 25 tahun 2020. Undana cukup transparan," kata Prof Adrianus, dilansir dari Victory News.

Menurutnya, Permendikbud 25 tahun 2020 hanya mengatur UKT tentang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Berbadan Hukum.
"Penetapan UKT tidak boleh lebih dari biaya kuliah tunggal (BKT). Penetapan UKT harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa, atau orang tua/wali," tambahnya.

Ia menambahkan, untuk pendidikan berkualitas itu membutuhkan biaya yang besar

"Memang untuk pendidikan berkualitas membutuhkan biaya yang besar. Sampai saat ini pemerintah mencapai standar minimum UKT untuk seluruh PTN itu baru 28 persen. Sehingga sisanya memang harus bergotong royong," tambah Prof. Amheka.

Menurutnya, prinsip dasar dari penetapan UKT, tidak boleh ada mahasiswa yang tidak kuliah hanya alasan ekonomi, sehingga diterapkan UKT dengan sistem subsidi silang.

Ia mengatakan, pemerintah juga menyediakan berbagai jenis beasiswa, salah satunya adalah KIP Kuliah untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu.

"Gotong royong untuk subsidi silang itu sangat penting. Karena, bagi yang mampu memberikan subsidi kepada yang tidak mampu. Intinya tidak boleh ada yang bilang tidak kuliah karena kekurangan ekonomi," ujarnya.