Ia menduga hal itu karena adanya anggapan bahwa dana BOS sepenuhnya menjadi urusan pemerintah melalui Dinas PPO sehingga yayasan tidak perlu dilibatkan.
"Kami menghormati mekanisme itu, tetapi kami berharap komunikasi tetap dibuka agar semua pihak bisa bekerja sama menjaga akuntabilitas dan transparansi," tegasnya.
Meski tidak berada di garis depan pengelolaan dana BOS, Romo Patrik memastikan bahwa pihaknya tetap mendampingi sekolah-sekolah di bawah naungannya.
Ia juga menegaskan komitmen lembaganya untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para guru.
"Yayasan berkomitmen untuk terus mendampingi sekolah-sekolah di bawah naungan kami, memastikan tata kelola yang baik, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi guru-guru untuk bekerja. Kami berharap situasi ini segera menemukan jalan keluar melalui koordinasi yang baik antara kepala sekolah, guru, Dinas PPO, dan yayasan," tutupnya.
Baca Juga: Tour De EnTeTe Berakhir di Tambolaka, Gubernur Ungkap Sumba Semakin Dikenal Dunia
Polemik bendahara BOS di SDK Ruteng 2 kini masih menunggu langkah konkret dari kepala sekolah. Semua mata tertuju pada koordinasi dengan Dinas PPO yang diharapkan mampu menghadirkan solusi cepat dan tepat demi kelancaran roda pendidikan di sekolah tersebut.