PT. Kelimutu Permata Tak Ada IUP Bangun Jalan Nasional di Ende, Ka BPJN dan Satker Bergumam, Ada Apa?

"Untuk menghasilkan pembangunan jalan yang mantap dan kualitasnya terjamin maka Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X NTT bersama jajarannya seharusnya bisa memastikan bahwa ketersediaan material Galian C oleh PT Kelimutu Permata Nusantara untuk pengerjaan ruas jalan Ndona - Aekipa benar-benar memiliki legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP)," tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (TPDI NTT) Meridian Dewanta Dado kepada SuluhDesa.com, Kamis, 27 Juli 2023.

Baca Juga: Direksi Bank NTT Tidak Beretika, Amos Chorputty Pemilik Saham Seri B Geram

"Faktanya, sesuai pernyataan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV, Eben Heaser Adam, ST.,MT bahwa ketersediaan material Galian C oleh PT. Kelimutu Permata Nusantara untuk pengerjaan ruas jalan Ndona - Aekipa tidak memiliki legalitas IUP," ujarnya.

"Kami menilai bahwa pada tahap pelelangan proyek pengerjaan ruas jalan Ndona - Aekipa, disinyalir ada kesengajaan dari Kepala BPJN X NTT bersama jajarannya untuk tidak benar-benar mengevaluasi dan mengklarifikasi legalitas ketersediaan material Galian C yang akan digunakan oleh PT. Kelimutu Permata Nusantara untuk pengerjaan ruas jalan Ndona - Aekipa," sambung Advokat Peradi ini.

Baca Juga: Polisi Tembak Polisi Terjadi Lagi, Anggota Densus 88 Tewas Ditembak Seniornya

Dia mengatakan, Kepala BPJN X NTT bersama jajarannya sepertinya membiarkan bahwa ketersediaan material Galian C yang akan digunakan oleh PT Kelimutu Permata Nusantara untuk pengerjaan ruas jalan Ndona - Aekipa itu tidak disertai dengan kelengkapan bukti IUP.

Bila faktanya PT Kelimutu Permata Nusantara benar-benar tidak memiliki IUP untuk ketersediaan material Galian C, namun tetap dibiarkan menjadi pelaksana pengerjaan ruas jalan Ndona - Aekipa, maka itu bisa dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pertambangan sesuai Pasal 161 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan :

"Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

"Begitu pula Kepala BPJN X NTT dan jajarannya patut dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebab seolah merestui dan membiarkan PT. Kelimutu Permata Nusantara atas ketersediaan material Galian C yang tidak disertai dengan bukti IUP," tohoknya.

"Dalam pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang tidak terlepas dari kegiatan yang membutuhkan ketersediaan material khususnya Galian C, semestinya semua pihak sanggup sepenuh hati mewujudkan program NAWACITA Presiden Jokowi untuk menjauhi dan memberantas tambang ilegal di Indonesia, sebab penerimaan negara menjadi sangat berkurang akibat tambang ilegal," tutupnya.