Idenusantara.com-Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Rudi Kabunang menegaskan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih ditangani setengah hati.
Menurutnya, upaya hukum yang selama ini dilakukan aparat kepolisian dan kejaksaan hanya menyentuh permukaan, tanpa membongkar akar permasalahan sebenarnya.
“Kita selama ini hanya menangani ujungnya saja. Kalau hanya mengandalkan tindakan hukum, itu tidak akan menyelesaikan masalah,” tegas Umbu Rudi Kabunang di Kupang, pada Sabtu (1/3/2025), mengutip dari SelatanIndonesia.
Baca Juga: Merawat Asa Good Governance Walau Dirusak Perilaku Koruptif
Politikus Partai Golkar itu mendorong pendekatan yang lebih komprehensif. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah, lembaga imigrasi, serta pemerhati pekerja migran harus duduk bersama untuk mencari solusi konkret.
“Saya sudah mengajak imigrasi dan para pemerhati pekerja migran untuk mendiskusikan ini. Saya juga mengusulkan program agar seluruh kabupaten/kota di NTT bisa bersinergi,” ungkapnya.
SDM Tidak Disiapkan, TPPO Terus Merajalela
Umbu Rudi Kabunang menyoroti lemahnya persiapan tenaga kerja di NTT sebelum berangkat ke luar negeri. Ia menilai bahwa tanpa pelatihan yang memadai, pekerja migran rentan menjadi korban perdagangan manusia.
“Kita tidak bisa melarang orang mencari kerja di luar negeri. Tapi bagaimana mereka bisa berangkat dengan persiapan yang matang. Pelatihan keterampilan dan bahasa sangat penting agar mereka tidak terjebak dalam perdagangan manusia,” pungkasnya.
Baca Juga: Catatan Politik Senayan: Memahami dan Mendukung Kebijakan Presiden Memulihkan Perekonomian
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawasi Perusahaan Perekrut Tenaga Kerja atau PJTKI di NTT. Menurutnya, banyak PJTKI yang beroperasi secara ilegal atau tidak transparan, sehingga memperparah masalah TPPO.
“Semua PJTKI harus terdata dan diawasi ketat. Jangan sampai ada yang bermain di belakang layar, merekrut tenaga kerja dengan cara ilegal. Ini menyangkut hak asasi manusia,” tegasnya.
Ajak Menteri HAM ke NTT, Lihat Sendiri Kondisinya
