Keunggulan strategis Ruteng dapat dilihat dari luas wilayah, kondisi topografinya, serta ketersediaan sumber mata air yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sebuah pusat pemerintahan yang baru dan pengembangan kota selanjutnya.
Ruteng terletak pada ketinggian 501-1.200 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 6.054 Ha. Ruteng terdiri dari dataran rendah seluas 3.006 Ha, dengan kemiringan tanah 30-150 seluas 3.006 Ha, tanah dengan kemiringan lebih dari 160-400 seluas 1.523 Ha, dan tanah dengan kemiringan lebih dari 400 seluas 1.525 Ha (Janggur, 2008: 82-83).
Keunggulan strategis inilah yang merupakan faktor pendukung penetapan Ruteng sebagai pusat pemerintahan menggantikan Todo-Pongkor sebagai pusat pemerintahan sebelumnya.
Hari Jadi Kota Ruteng.
Dari kilasan sejarah yang terungkap, hakekat pendirian Kota Ruteng tidak terlepas dari perlawanan rakyat Manggarai sejak Rampas Papang (Maret 1909), hingga Rampas Kuwu (Agustus 1909), rampas Wetik, Rampas Poka, Rampas Pacar.
Rangkaian kesibukan pembangunan kantor (kota) pemerintahan Sipil dan Militer Belanda di atas Lingko Puni Pau (Ruteng) dan pusat pemerintahan kooperatif Todo-Pongkor (yang terdiri dari “generasi anak” Adak Todo-Pongkor; Kraeng Tamu (Todo), Kraeng Bagung (Pongkor).
Berlangsung di Tulung sepanjang bulan Juli 1909 mengejar sasaran tanggal pemindahan definitif oleh Belanda dari Todo ke Lingko Puni Pau Ruteng pada tanggal 31 Juli 1909.
Asas pendirian pusat Puni dan Tulung yang menyalahi pertemuan Borong 1907 menyebabkan Kraeng Guru Ame Numpung (Motang Rua) membayang-bayangi dengan mobilisasi pasukan dari wilayah Nao (Gelarang-Adak Nao belum dilibatkan dalam Rampas papang), Lelak, Ndoso, Rahong, Ruteng, Ndehes, dan pembenahan serta penggalian Benteng Kuwu (Rahong).
Baca Juga: Mengenal Goa Rangko Tempat Wisata Tersembunyi di Labuan Bajo
Pembangunan kota ternyata menimbulkan pertumpahan darah antara Belanda dengan penduduk setempat sejak 2 Agustus 1909.
Pada tanggal 1 Agstus 1909 adalah tanggal pertama resminya pemindahan administrasi Korps Diplomatik Sipil dan Militer Belanda yang berada di atas Lingko Puni yang melahirkan peristiwa-peristiwa bersejarah selanjutnya. Sehinga pada tanggal 1 Agustus 1909 adalah merupakan hari jadi Kota Ruteng (Toda, 1989: 3).
Secara defakto pemindahan pusat pemerintahan dari Todo-Pongkor ke Puni-Ruteng dilaksanakan sesuai dengan hasil perundingan di Todo antara pemerintah koloneal Belanda dengan Adak Todo-Pongkor yang diwakili oleh Kraeng Adak Talu ame Nambur dan Kraeng Wanggur Laki Tekek Laki Manggir, yaitu tanggal 31 juli 1909.
Namun pembangunan pusat kota administratif (ibu kota baru) di Puni-Ruteng dilakukan setelah kegiatan roda pemerintahan di Puni-Ruteng berjalan (kecuali kantor darurat dan tangsi).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemerintahan di Puni Ruteng baru berjalan sejak tanggal 1 Agustus 1909. Berdasarkan atas dasar itu maka disarankan agar tanggal 1 Agustus 1909 ditetapkan sebagai hari Jadi Kota Ruteng (Janggur, 2008:83., Hemo,1989;2).
Sejarah terbentuknya kota Ruteng ini diangkat dari tulisan I Gusti Ngurah Jayanti