Mengenal Sejarah Asal Mula Terbentuknya Kota Ruteng

Kombinasi unsur roh spiritual raja Todo dan elan kuasa dunia fisik Pongkor bagi Coolhaas merupakan sesuatu paduan dwitunggal, sehingga realistis untuk melanggengkan roda pelaksanaan kekuasaan di Manggarai (Toda, 1999: 274-275).

Todo-Pongkor adalah pusat pemerintahan penguasa Manggarai sebelum adanya putusan politik pemerintah koloneal Belanda tentang pemindahan pusat pemerintahan dari Todo-Pongkor ke Puni Ruteng.

Sebagai pusat pemerintahan, terutama dalam hubungan dengan pembangunan berbagai fasilitas umum lainnya diperlukan wilayah yang cukup luas dan letaknya harus strategis.

Kondisi geografis Todo-Pongkor yang terletak di bagian selatan wilayah Manggarai dipandang kurang strategis untuk tetap dipertahankan sebagai pusat pemerintahan, mengingat wilayah Todo-Pongkor saat itu mulai dari Weri Pateng (bagian barat), tanah Wolo dan Watujaji (bagian timur), Laut Flores (bagian utara) dan Laut Sawu (bagian selatan).

Disamping itu kondisi topografi yang sempit dan berbukit, yaitu luas wilayah Todo-Pongkor adalah 2.198 Ha, dengan dataran rendah seluas 190 Ha, tanah dengan kemiringan 300 seluas 650 Ha dan tanah dengan kemiringan lebih dari 300 seluas 1.358 Ha dipandang tidak memungkinkan untuk perluasan kota oleh Belanda di masa-masa mendatang (Janggur, 2008: 70-71).

Kondisi politik dan keamanan Todo-Pongkor pada saat itu, dengan terjadinya Rampas Papang dan Rampas Kuwu (1909) pemerintah koloneal Belanda merasa takut dan tidak aman untuk tetap berada di Todo-Pongkor karena serangan bisa terjadi setiap saat dengan menggunakan taktik gerilya, sehingga Belanda akan kewalahan untuk menghadapinya.

Baca Juga: Kampung Adat Bena, Desa Wisata Berbalut Kearifan Lokal di Kabupaten Ngada

Rasa takut dan tidak aman ini membuat pemerintah Belanda untuk membatalkan pembangunan lanjutan pembangunan perumahan Korps Diplomatik Sipil dan Militer di Todo, dan selanjutnya mengajukan usulan pemindahan pusat pemerintahan.

Belanda yang merasa tidak aman merundingkan rencana pemindahan ini dengan Adak Todo-Pongkor (Kraeng Adak Talu Ame Nambur dan Kraeng Wanggur Laki Tekek Laki Manggir) dari Todo-Pongkor ke tempat lain yang lebih aman seperti Melwatar (Lembor), Cancar (Rahong), Mano (Lamba leda selatan), atau Puni-Ruteng (Janggur, 2008: 81.,Toda, 1999: 313-315).

Perpindahan Pusat Pemerintahan ke Ruteng.

Di dalam rencana Belanda menetapkan pemindahan resmi wilayah administratif sipil-militer Belanda dari Todo-Pongkor ke Ruteng harus sudah rampung pada tanggal 31 Juli 1909, yaitu bertepatan dengan hari raya Kerajaan Belanda.

Pembangunan rumah-rumah dan perkantoran dilakukan mengejar tanggal legitimatif Belanda tersebut. Pembangunan perkantoran Belanda di Lingko Puni dan rumah Zelfsbestuur Todo-Pongkor di sebelah timur beranda (pa’ang) kampung Gelarang Pau di Lingko Bilas mulai berjalan pesat.

Pembangunan berbagai fasilitas ini dibantu oleh Kraeng Tamur Adak Todo. Pusat pemukiman Perwakilan Adak Todo-Pongkor di Ruteng itu kelak dikenal dengan nama Tulung (Toda, 1999: 316-317., Toda, 1989: 2).

Selain karena putusan politik, Ruteng mempunyai keungulan strategis dibandingkan dengan daerah lainnya yang juga diunggulkan seperti Melwatar (Lembor), Cancar (Rahong) dan Mano (Lamba leda Selatan).

Baca Juga: Wisata Kampung Adat Wologai, Kampung Adat Terkeren yang Telah Berusia 800 Tahun di Kabupaten Ende