IDENUSANTARA.COM - Faksi NasDem DPRD Kabupaten Manggarai menegaskan penolakannya terhadap permintaan pemerintah daerah untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan hanya dalam waktu satu hari.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi NasDem, Soe Flavianus, yang akrab disapa Epi Soe, saat diwawancarai Idenusantara.com pada Senin (1/9/2025).
Penolakan Terhadap Tenggat Satu Hari
Epi Soe menyatakan bahwa permintaan pemerintah daerah agar DPRD hanya diberikan satu hari untuk membahas KUA-PPAS adalah langkah yang tidak tepat dan berisiko terhadap kualitas pengambilan keputusan.
Baca Juga: DPR Tak Kenal Nonaktif, Sahroni sampai Uya Kuya Gaji Jalan Terus
Menurutnya, dokumen KUA-PPAS memiliki lebih dari 80 halaman yang berisi berbagai data penting, termasuk target pendapatan, alokasi belanja, program prioritas, serta pembiayaan daerah.
"Hanya formalitas kalau digarap satu hari. Bagaimana mungkin kita bisa meneliti, mencermati, dan melakukan analisis mendalam terhadap 80-an halaman data hanya dalam waktu sehari? Kami tentu tidak ingin sekadar mengamini, tanpa memeriksa angka, asumsi, dan program yang diajukan pemerintah daerah," tegas Epi Soe.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap program pembangunan dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Jika pembahasan dilakukan terburu-buru, ada risiko program tidak tepat sasaran, pemborosan anggaran, dan kurangnya akuntabilitas publik," tuturnya.
Baca Juga: Kapolres Bersama Dandim 1630/Mabar Komitmen Jaga Kamtibmas di Labuan Bajo
Mekanisme DPRD dalam Menggarap KUA-PPAS
Epi Soe menjelaskan secara rinci bagaimana DPRD Manggarai menggarap KUA-PPAS.
Ia membeberkan, prosesnya dimulai dari penyampaian rancangan dokumen oleh kepala daerah, kemudian Badan Anggaran (Banggar) DPRD bekerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pembahasan komprehensif.
"Pembahasan ini tidak sekadar melihat angka. Kami menelaah dari kondisi keuangan daerah, realisasi pendapatan, target belanja, program prioritas, serta aspirasi masyarakat. Semua aspek harus dikaji agar setiap kebijakan yang disepakati dapat dipertanggungjawabkan," jelas Epi Soe.
Baca Juga: BEM SI Pastikan Demo Besar 2 September 2025 Dengan 11 Tuntutan Disiapkan