Hasibuan menekankan pentingnya pendataan rinci by name by address, fleksibilitas pendanaan bantuan sosial, dan kesiapan daerah menghadapi kondisi darurat sosial. Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa dari Menteri Dalam Negeri serta penegasan bahwa salah satu faktor penyebab tragedi ini berkaitan dengan persoalan kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menegaskan pentingnya peran aparat di tingkat bawah untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
“Bantuan sudah banyak tetapi pertanyaannya, apakah program itu sampai pada yang berhak ?. RT, RW, dan para Kepala Desa harus benar-benar peduli, proaktif dan bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Baca Juga: Nyawa di Ujung Pena: Ketika Centang Biru Bansos Tak Mampu Menahan Putus Asa Bocah 10 Tahun
Sinergi Lintas Sektor
Rapat evaluasi ini menunjukkan kuatnya komitmen bersama lintas sektor dalam membenahi pendataan dan program penanggulangan kemiskinan di NTT. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, TP PKK, serta dunia usaha bersepakat bekerja bersama memastikan data kemiskinan akurat dan bantuan tepat sasaran.
Kepolisian, Kejaksaan, dan BPS menegaskan langkah-langkah pembenahan pendataan dan pengawasan agar tidak terjadi manipulasi data maupun penyalahgunaan bantuan. LLDIKTI siap menurunkan ribuan mahasiswa untuk membantu pendataan dan pemberdayaan masyarakat. TP PKK menghidupkan kembali peran dasa wisma di tingkat desa, sementara para tokoh agama berkomitmen membangun kesadaran dan kepedulian sosial dari mimbar keagamaan.
Dukungan juga datang dari lembaga keuangan dan dunia usaha yang siap memperkuat literasi keuangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Sinergi ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Baca Juga: Tak Butuh MBG, Pelajar di Pelosok Borneo Minta Presiden Prabowo Perbaiki Jalan
Gubernur Melki menegaskan beberapa langkah konkret hasil rapat :
1. Perbaikan dan pembaruan data warga miskin, dipimpin oleh Dukcapil bersama lintas sektor.
2. Penegakan hukum terhadap manipulasi data kemiskinan.
3. Pemeriksaan ulang data peserta PBI bidang kesehatan agar bantuan tepat sasaran.
4. Penguatan pranata sosial dan keagamaan untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian.
5. Pembentukan skema “Sapa Peduli Bantu” sebagai gerakan bersama menghidupkan kembali modal sosial NTT dalam melawan kemiskinan.
6. Aktivasi layanan konseling di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus serupa.
7. Kolaborasi dengan sektor swasta dan tokoh masyarakat dalam menyediakan dana sosial tanggap darurat di luar bantuan pemerintah.
“Kita mengakui bahwa kita salah, dan karena itu kita bertekad memperbaiki diri ke depan. Mari jadikan tragedi ini sebagai alarm kemanusiaan agar tidak ada lagi anak di NTT yang putus asa karena kemiskinan,” tutup Gubernur Melki.(BS)