Solusi Memerangi Kemiskinan
Karena realitas kemiskinan di NTT adalah kemiskinan petani, peternak dan nelayan yang ada di desa-desa, maka intervensi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) semestinya ke target/kalangan ini. Misalnya, dengan membantu permodalan dan pendampingan kepada rakyat agar berdaya.
Petani harus punya kebun jangka pendek (tanam jagung, padi, sayur) dan kebun jangka panjang (pohon, buah, cengkeh, dan lain-lain). Juga petani, peternak, nelayan diberi pengetahuan dan suntikan modal untuk mengolah atau punya nilai tambah.
Kementerian Sosial harus memasang sistem pendataan sosial yang akurat dan berlapis untuk memastikan akurasinya. Dalam konteks ibu dari korban di Ngada, betul bahwa dia masih terdaftar sebagai warga Kabupaten Nagekeo, tapi de facto dia sudah berpindah cukup lama ke Ngada (11 tahun). Sistem harus bisa mendeteksi hal begini. Jangan terjebak soal angka karena manusia bukan angka. Jadi, perlu ada intervensi sosial.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Jelang Idul Fitri, Satgas Pangan Manggarai Barat Gencarkan Operasi Pasar
Petugas sensus/pendataan di lapangan harus mendapatkan pelatihan pendataan, sekaligus petunjuk untuk lebih peka menangkap dinamika kehidupan yang terus berubah. Jangan hanya merekam angka, tapi mampu membaca interaksi sosial. Jika ditemukan, ada jalur cepat sistem untuk intervensi di luar jalur formal.
Pemda (Pemprov/Pemkab) perlu memasang sistem teknis yang melibatkan sekolah untuk memantau keluarga miskin ekstrem di pelosok-pelosok. Setiap semester Dinas Pendidikan Kabupaten turun langsung untuk cek di lapangan.
Sekolah-sekolah harus mengaktifkan layanan bimbingan dan konseling rutin. Ada waktu untuk mendengarkan curhat dan memberi bimbingan kepada anak muridnya. Jangan sampai layanan konseling hanya formalitas semata. Tidak hanya wali kelas, tetapi juga orang tua setiap murid. Layanan yang bersifat pribadi harus dilakukan secara rutin.
Baca Juga: Tragedi di Ujung Bambu: Ketika Negara Memberi Receh, Sekolah Justru Mencekik Jutaan
Sekolah-sekolah mesti memahami karakter dan latar belakang anak. Sistem pendidikan di negara maju misalnya, setiap guru diwajibkan mengenal anak, sifat dan latar belakang keluarganya. Hal ini akan berpengaruh pada perumusan kebijakan, yang tidak akan menimbulkan beban sosial akibat ekonomi yang buruk.
Kepala desa setempat seharusnya bersikap proaktif. Meski ibu dari anak itu tidak kooperatif untuk pendataan, kalau benar adanya fakta "kemiskinan serius" seharusnya diberikan intervensi. Cari solusi untuk bantu orang miskin di desa, bukan dibiarkan begitu saja.
Baca Juga: Nyawa di Ujung Pena: Ketika Centang Biru Bansos Tak Mampu Menahan Putus Asa Bocah 10 Tahun
Ini poin penting pula: pemerintah bekerja sama dengan tokoh budaya dan pemuka agama perlu giat melakukan perubahan "mindset" masyarakat kita agar membiasakan tradisi budaya yang murah. Dari pengamatan saya, sering orang lebih banyak keluarkan uang untuk acara adat orang mati/nikah dan sebagainya daripada untuk makan bergizi kelurga, pendidikan anak, dan lain-lain.
Kebiasaan menabung juga harus ditanam sejak dini. Jangan instan pinjam di "koperasi harian/mingguan" yang sebenarnya rentenir, karena bisa terlilit jeratan utang. Literasi keuangan sangat perlu untuk kalangan masyarakat.
