(Oleh : Elvis Gadi Kapo)
Pimpinan Redaksi Media PelitadesaNTT.com
Idenusantara.com-Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali dipandang hanya sebagai deretan angka dalam neraca keuangan pemerintah daerah. Padahal, PAD adalah jantung dari otonomi; semakin kuat kemandirian fiskal suatu daerah, semakin besar ruang gerak yang dimiliki pemerintah untuk melakukan akselerasi pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya peningkatan PAD kerap terbentur pada tembok besar bernama korupsi terselubung. Praktik ini tidak muncul dalam bentuk yang mencolok, melainkan seringkali tersembunyi di balik regulasi yang tumpang tindih, manipulasi biaya proyek, hingga permainan dalam perizinan investasi yang merusak ekosistem ekonomi.
Baca Juga: Polda NTT dan Polres Jajaran Salurkan 115 Hewan Kurban untuk Warga di Iduladha 1447 H
Ketika korupsi terselubung dibiarkan, distabilitas ekonomi menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur atau program pemberdayaan ekonomi justru "menguap" ke kantong-kantong pribadi, yang pada gilirannya menyebabkan pembangunan berjalan lambat, tidak merata, dan jauh dari sasaran yang diharapkan.
Dampak domino dari praktik kotor ini sangat destruktif bagi iklim investasi. Investor akan cenderung menghindari daerah yang memiliki biaya tinggi akibat pungutan liar atau ketidakpastian hukum, sehingga potensi daerah yang sebenarnya besar menjadi tersia-siakan dan ekonomi lokal terjebak dalam stagnasi yang kronis.
Oleh karena itu, penguatan PAD tidak boleh hanya diartikan sebagai upaya memungut pajak atau retribusi lebih banyak dari masyarakat. Fokus utama pemerintah seharusnya terletak pada pembenahan tata kelola dan sistem keuangan yang transparan, agar setiap rupiah yang masuk ke kas daerah dapat dipastikan penggunaannya secara akuntabel.
Pemangkasan aktivitas korupsi terselubung menuntut keberanian politik yang besar. Digitalisasi birokrasi, atau yang sering kita sebut sebagai e-government, harus diimplementasikan secara total, bukan sekadar pelengkap administratif, untuk menutup celah pertemuan fisik yang seringkali menjadi pintu masuk bagi negosiasi transaksional.
Selain itu, penguatan fungsi pengawasan internal dan keterlibatan auditor independen menjadi langkah krusial untuk memetakan "titik rawan" kebocoran anggaran. Kita memerlukan sistem yang mampu mendeteksi anomali anggaran secara real-time sebelum praktik korupsi tersebut merusak struktur ekonomi yang lebih luas.
Pembangunan daerah yang berkualitas hanya bisa dicapai jika fondasi integritas sudah kokoh. Ketika anggaran daerah terbebas dari kebocoran, alokasi dana akan lebih efektif untuk sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat dan stabilitas ekonomi daerah terjaga dengan sendirinya.
