Program seperti MBG idealnya dirancang oleh tenaga ahli gizi dengan perhitungan kebutuhan kalori sesuai kelompok usia. Ini bukan sekadar “memberi makan,” melainkan memenuhi standar nutrisi.
Karena itu, polemik menu tidak boleh dilihat sebagai serangan terhadap program MBG, melainkan sebagai alarm perbaikan. Kritik publik justru bisa menjadi instrumen kontrol sosial agar program tetap berada di relnya.
Pernyataan Ketua DPRD Manggarai Timur yang menegaskan “tidak boleh ada kompromi terhadap standar” patut diapresiasi. Ini sinyal bahwa pengawasan politik terhadap program sosial masih berjalan.
Namun pengawasan tidak cukup di level pernyataan; ia perlu diikuti audit lapangan, evaluasi menu, dan keterbukaan data.
Baca Juga: Presiden Brasil Sebut Program MBG Indonesia Selaras dengan Aliansi Global Melawan Kelaparan
Idealnya, setiap dapur MBG harus memiliki:
1. Standar menu tertulis berbasis rekomendasi gizi.
2. Transparansi pemasok dan pengelola.
3. Mekanisme pengaduan publik.
4. Evaluasi berkala oleh pihak independen.
Tanpa keempat hal ini, program rawan dipersepsikan sebagai proyek administratif, bukan misi peningkatan gizi.
Kita juga perlu jujur bahwa pelaksanaan program skala besar di daerah tidak selalu mudah. Ketersediaan bahan pangan lokal, logistik, dan kapasitas pengelola menjadi tantangan nyata. Namun tantangan tidak boleh menjadi alasan menurunkan standar.
Anak-anak sekolah bukan objek uji coba kebijakan. Mereka adalah subjek utama yang harus menerima manfaat optimal.
Jadi, polemik MBG di Manggarai Timur memberi pelajaran penting bahwa di era keterbukaan informasi, program publik tidak bisa berjalan dalam ruang tertutup. Foto satu porsi makanan bisa memicu diskusi nasional. Dan dalam demokrasi, itu wajar.
Yang dibutuhkan sekarang bukan defensif, melainkan klarifikasi, evaluasi, dan perbaikan. Program MBG terlalu penting untuk dibiarkan tergerus oleh keraguan publik.