Terbayang dari pengalaman masa lalu bahwa keadaan ekstrim bisa saja terjadi dalam derajat yang sulit di kendalikan oleh negara. Akumulasi dari tekanan ekonomi eksternal dan internal, sebagaimana digambarkan di atas dipeRparah dengan persoalan politik dalam negeri akan melahirkan krisis multi dimensi.
Dimana “krisis multi dimensi” yang dialami Indonesia di era 90-an (1997-1998). Saat itu, krisis di thailand telah meluber ke Indonesia dan berakumulasi dengan faktor-faktor internal yang membebani moneter dan ekonomi dalam negeri. Nilai tukar Rupiah mengelami kemerosotan hebat karena pada akhir 1997, nilai tukar Rp.5.400/us$, pada januari 1998 menjadi Rp.15.400/us$ dan puncak 17 juni 1998 menyentuh Rp. 16.800/us$.
Angka kemerosotan nilai tukar mata uang kita cukup ekstrim, mencapai 185%. Pada masa itu ekonomi mengalami resesi, semua sektor ekonomi mengalami tekanan hebat. Banyak karyawan di PHK, angka pengangguran melonjak, daya beli masyarakat menurun.
Masih segar dalam ingatan saya, bahwa ketidakpastian ekonomi telah menurunkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem penyelenggaraan negara yang dianngap korup karena syarat akan korupsi, kulusi dan nepotisme (KKN).
Terlepas dari keharusan perjalanan sejarah bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari tirani penguasa dan sistem yang otoriter dan korup, hal itu telah membuka ruang terciptanya kekisruhan politik dengan latar gejolak demonstrasi berkepanjangan yang memacetkan roda ekonomi dan distribusi sembako bagi kelangsungan hidup masyarakat kecil di pelosok negeri. Pada gilirannya masyarakat kecillah yang menderita karena daya beli menurun sementara ketersediaan bahan pokok menjadi langka.
Belajar dari pengalaman
Dari pengalaman di atas, kita sebagai warga bangsa ini dapat memetik pelajaran berharga bahwa ekonomi dan polotik mempunyai hubungan mutualis. Seyogyanya ekonomi dan politik berjalan beriringan dan saling menguatkan secara positif untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Mengingat kita saat ini telah memasuki tahun politik, perlu ada kesepahaman tentang tanggung jawab kita bersama dalam menjaga stabilitas sosial-politik untuk menciptakan iklim yang baik bagi pertumbuhan ekonomi. Kita sebagai warga bangsa yang mempunyai hak politik menurut konstitusi, dapat berkontribusi secara proaktif dalam membangun kehidupan politik yang demokratis tanpa anarkis.
Hak memilih dan dipilih adalah hak konstitusional setiap warga negara yang harus diletakkan di atas rel cita-cita untuk mencapai kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia .
Jika kehidupan sosial- politik dalam negeri kondusif maka kondisi itu akan dilihat oleh penanam modal sebagai peluang usaha yang positif. Demikianlah seharusnya ekonomi dalam negeri memperoleh ruang tumbuh kembang yang beriklim positif sehingga dinamikanya akan sehat.
Disisi lain, suhu politik yang terkendali akan menjamin distribusi pangan dan kebutuhan pokok lainnya bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Prinsipnya, ekonomi yang positif dan politik yang kondusif adalah syarat dari lancarnya kegiatan produksi, distribusi barang kebutuhan pokok dan terjaganya daya beli.
Kebanyakan orang menganggap bahwa, dalam alam pikir masyarakat kecil yang penting, “ada pemenuhan kebutuhan dasar maka ada ketenangan”. Sebenarnya anggapan itu hanya menyentuh aspek mikro sedangkan untuk mendinamisasi pertumbuhan ekonomi orang perlu untuk beRpikir dan bertindak secara komplit, menyentuh aspek mikro dan makro, “ada pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) maka ada ketenangan, ada kegiatan ekonomi (produksi) maka ada penghasilan juga ada pengharapan untuk masa depan yang lebih baik”.
Respon seorang petani
Tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam membangun kesadaran masyarakat tentang peningkatan produktifitas di semua sektor riil (pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan) sebagai basis kegiatan produksi yang diusahakan rakyat baik secara indifidu maupun kelompok, mungkin relatif mudah untuk dilakukan karena sifatnya pendekatan kultural untuk membangun etos kerja yang produktif.
Peran pemerintah dalam membangun budaya kerja yang produktif menjadi mudah di era kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini. Bahkan, saat ini masyarakat dapat mengadopsi berbagai teknik atau konsep teknologi tepat guna dari belahan dunia lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usahanya untuk memaksimalakan produksi.