Idenusantara.com-Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto kepada sepuluh tokoh, termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, menarik perhatian luas media internasional.
Sejumlah media asing menyoroti keputusan pemerintah Indonesia itu, dengan fokus utama pada sosok Soeharto yang dikenal memiliki rekam jejak pemerintahan otoriter.
Baca Juga: PDIP Nilai Gelar Pahlawan Soeharto Abaikan Sejarah Kelam
Media asal Qatar, Al Jazeera, menulis artikel berjudul “Indonesia makes former president Soeharto posthumous national hero” yang menyoroti bahwa penghargaan tersebut diberikan meski ada tuduhan pelanggaran HAM pada masa kepemimpinan Soeharto.
Al Jazeera juga menyoroti kritik keras dari para aktivis yang menilai langkah Prabowo sebagai bentuk pengkhianatan terhadap korban rezim tersebut.
Dari Inggris, BBC menurunkan laporan bertajuk “Indonesia names ex-dictator Suharto a ‘national hero’”, menekankan bahwa keputusan ini memicu protes karena dianggap mengabaikan warisan kontroversial Soeharto sebagai pemimpin diktator.
Baca Juga: Menolak Lupa, Menolak Soeharto Jadi Pahlawan: Warisan Represi Pers dan Ancaman Kebebasan Berekspresi
Media Inggris lainnya, The Guardian, dalam artikelnya “Fury as Indonesia declares late authoritarian ruler Suharto a national hero”, menyoroti kekhawatiran publik terhadap upaya mengaburkan sejarah kelam masa pemerintahan Soeharto, yang diwarnai korupsi, pelanggaran HAM, dan pembatasan kebebasan berekspresi.
Kantor berita Reuters juga menulis laporan serupa dengan tajuk “Indonesia grants national hero status to late strongman President Suharto”. Reuters menekankan bahwa penghargaan tersebut diberikan dalam upacara yang dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto, yang juga merupakan mantan menantu Soeharto, meskipun diwarnai penolakan dari kelompok pro-demokrasi dan keluarga korban rezim Orde Baru.
Sementara itu, AFP dari Prancis dalam artikelnya “Indonesia names late dictator Suharto a national hero” mencatat bahwa keputusan pemerintah Indonesia itu memunculkan keberatan dari kalangan akademisi dan pegiat HAM, mengingat sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia di masa kekuasaan Soeharto.
Secara keseluruhan, pemberitaan global menunjukkan bahwa langkah Prabowo menobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi isu sensitif dan kontroversial di mata dunia, dengan banyak pihak menilai keputusan tersebut berpotensi mengaburkan luka sejarah masa lalu Indonesia.
