IDE NUSANTARA.COM – Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi. Mereka harus berani menyampaikan gagasan, mengawal proses politik, dan mengambil peran dalam membangun kehidupan demokrasi yang kritis serta partisipatif.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, dalam Dialog Kebangsaan dan Pendidikan Demokrasi Kampus bertema “Menyalakan Demokrasi Kampus: Menepis Apatisme, Merawat Kontestasi Gagasan” yang diselenggarakan oleh BEM IKBM Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Jumat (16/10/2026).
Suguna menegaskan, kampus merupakan ruang strategis untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi sekaligus membentuk karakter kepemimpinan generasi muda. Karena itu, mahasiswa perlu terlibat aktif dalam membangun budaya demokrasi, dimulai dari lingkungan kampus.
Baca Juga: Golkar NTT Perkuat Mesin Partai di Makassar, Bidik Kemenangan Pemilu 2029
“Mahasiswa harus menjadi pionir, bukan sebagai penonton dalam berdemokrasi. Saya hadir di kampus ini bukan untuk mengajarkan demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi itu hadir di kampus UNHI,” tegas Suguna melalui pesan WhatsApp kepada media ini.
Ajakan untuk menghidupkan demokrasi kampus tersebut menjadi relevan di tengah dinamika pemilihan organisasi kemahasiswaan di UNHI.
Presiden Mahasiswa BEM IKBM UNHI mengungkapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa di kampus tersebut selama tiga tahun berturut-turut hanya diikuti satu pasangan calon. Akibatnya, proses pemilihan selalu berakhir secara aklamasi.
Baca Juga: KPK Ungkap Dugaan Setoran Rp90–100 Juta per Bulan ke Bupati Klaten, Ini Sumbernya
Kondisi ini menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya membangun iklim demokrasi yang membuka ruang bagi beragam gagasan, perbedaan pandangan, dan kompetisi yang sehat.
Menanggapi hal tersebut, Suguna menilai proses pemilihan dalam organisasi kemahasiswaan merupakan bagian penting dari pembelajaran demokrasi.
Melalui proses tersebut, mahasiswa dapat berlatih membangun kepemimpinan, menghargai perbedaan, dan menerima hasil keputusan secara dewasa.
“Sebelum menjadi pemimpin, kita harus mampu memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Proses demokrasi di kampus, seperti pemilihan ketua BEM dan debat kandidat, menjadi latihan bagi calon-calon pemimpin masa depan bangsa,” lanjutnya.
Baca Juga: Desil 4 Bisa Dapat Bansos Apa pada 2026? Cek Peluang PKH dan BPNT serta Cara Mengeceknya
Selain mendorong penguatan demokrasi di lingkungan kampus, Suguna juga mengajak mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mendatang.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, menjadi penting karena Bawaslu memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Partisipasi mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada kegiatan diskusi atau forum akademik, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap integritas pemilu dan keberanian melaporkan dugaan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp824 Triliun, Ini 3 Fokus Penggunaannya
Integritas dan Politik Uang Harus Dikritisi
Penguatan demokrasi kampus juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan penyelenggara pemilu.
Akademisi Fakultas Hukum UNHI, Komang Arya Mukti Maruti, mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari terselenggaranya pemilihan secara prosedural. Integritas, bahaya politik uang, dan tanggung jawab wakil rakyat juga harus menjadi bagian dari perhatian kritis mahasiswa.
Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemungutan suara, tetapi juga menyangkut kesadaran untuk menilai proses politik secara kritis dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, menekankan pentingnya kampus sebagai ruang untuk melatih keberanian menyampaikan pendapat.
Baca Juga: Golkar NTT Mantapkan Konsolidasi dan Strategi Pemenangan Pemilu 2029 di Makassar
Ia juga menegaskan bahwa nilai-nilai adat dan budaya Bali tidak perlu dipertentangkan dengan demokrasi.
"Keduanya dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi dalam membangun kehidupan masyarakat yang demokratis," Katanya.
Wakil Rektor III UNHI yang hadir mewakili Rektor turut mengapresiasi inisiatif BEM IKBM UNHI dalam menyelenggarakan dialog kebangsaan dan pendidikan demokrasi tersebut.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hibrida, melalui pertemuan daring dan luring, dinilai menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertukar gagasan serta memperluas pemahaman mengenai demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Golkar NTT Mantapkan Konsolidasi dan Strategi Pemenangan Pemilu 2029 di Makassar
Pihak rektorat berharap kegiatan diskusi serupa dapat terus diselenggarakan untuk membangun budaya akademik yang kritis, terbuka, dan partisipatif.
Melalui dialog ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami demokrasi sebagai konsep, tetapi juga mampu mempraktikkannya dalam kehidupan organisasi kampus maupun di tengah masyarakat.
Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar pemilihan. Demokrasi juga membutuhkan keberanian menyampaikan gagasan, keterbukaan terhadap perbedaan, serta komitmen untuk menjaga integritas.***
Penilis: Risaldus Pan