Ruteng, Idenusantara.com – Di tengah denyut nadi pembangunan Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, berdiri tegak sebuah entitas yang kerap menjadi sorotan sekaligus penentu, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Seragam cokelat kehijauan chaki khas mereka, yang seolah menyimbolkan ketegasan dan ketertiban, tak jarang memicu beragam pandangan di mata publik.
Seringkali, Satpol PP dipersepsikan sebagai ujung tombak penindakan yang kaku, bahkan represif.
Cuplikan video penertiban yang viral, tangisan pedagang yang kehilangan barang dagangan, atau keputusasaan warga yang bangunannya dirobohkan, semua itu membentuk stigma negatif yang sulit dihapus.
Namun, di balik persepsi yang seringkali tak adil itu, terhampar kisah kompleks tentang dedikasi tanpa henti, dilema moral, dan pelayanan tulus yang diemban para anggota Satpol PP Kabupaten Manggarai.
Mereka adalah personel yang bekerja purna waktu, tak kenal lelah, dan seringkali harus menghadapi benturan kepentingan langsung dengan masyarakat.
Sebuah tugas yang kerap tidak populer namun krusial bagi berjalannya roda pemerintahan dan terciptanya tatanan yang diimpikan.
Antara Mandat Tegas dan Realitas Lapangan yang Humanis
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai, Alexius Harimin, menyadari betul beratnya medan tugas ini dan tantangan dalam menghadapi beragam persepsi publik.
Dengan nada tegas namun penuh pengertian, Aleksius menjelaskan bahwa setiap tindakan yang diambil adalah hasil pertimbangan matang.
"Masyarakat mungkin hanya melihat kami dari sisi penindakan yang terakhir, yang terekam dalam sebuah momen singkat. Padahal, jauh sebelum itu, kami sudah melalui tahapan panjang mulai dari sosialisasi, pemberian peringatan lisan, surat teguran, hingga upaya mediasi," jelas Alexius kepada media ini, Sabtu (26/7/2025).
Alexius menegaskan bahwa setiap tindakan tegas yang diambil adalah pilihan terakhir, ketika semua upaya dialog dan peringatan tidak diindahkan, demi memastikan Perda yang dibuat untuk kepentingan bersama dapat ditegakkan.
Ia menambahkan, setiap langkah yang dilakukan selalu berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat, meskipun ia tak menampik bahwa dinamika di lapangan terkadang bisa memanas di luar kendali yang ideal, mengingat beragamnya karakter dan respons masyarakat.
