Secara umum, warga yang mengikuti proses pendataan perlu mempersiapkan beberapa hal, antara lain:

• KTP elektronik dan data kependudukan yang sesuai.
• NIK yang masih valid.
• Data Kartu Keluarga (KK).
• Informasi pelanggan listrik apabila diminta sistem.
• Nomor telepon aktif jika diperlukan.
• Perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses layanan digital.

Tahapan yang tersedia dapat berubah mengikuti fitur dan ketentuan yang berlaku pada portal. Karena itu, masyarakat disarankan mengikuti petunjuk resmi yang muncul dalam sistem.

Bagi warga yang mengalami kesulitan, proses tersebut dapat dilakukan dengan meminta bantuan pendamping atau agen Perlinsos.

Baca Juga: Lansia Berpeluang Dapat PKH Rp600 Ribu per Tahap, Ini Daftar Bansos Oktober 2026

Data Warga Dicocokkan dengan Sejumlah Basis Data

Salah satu tujuan digitalisasi adalah meningkatkan akurasi dengan melakukan pencocokan informasi dari berbagai sumber.

Dalam publikasinya, Pemprov Jawa Tengah menjelaskan bahwa pemeriksaan dapat melibatkan data NIK dan KK, informasi kendaraan yang tercatat di Korlantas Polri, data pelanggan PLN, serta data aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Pencocokan tersebut bukan berarti satu informasi tertentu langsung menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bansos.

Apabila terdapat perbedaan antara data yang tercatat dengan kondisi sebenarnya, informasi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut.

Misalnya, perubahan kondisi ekonomi keluarga, pekerjaan, kepemilikan aset, maupun keadaan rumah tangga dapat menyebabkan data lama tidak lagi menggambarkan kondisi terkini.

Karena itu, pembaruan data dan verifikasi lapangan tetap memiliki peran penting.

Ada Mekanisme Sanggahan Jika Data Tidak Sesuai

Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah sewaktu-waktu.

Seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap dapat kehilangan sumber pendapatan. Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya membutuhkan bantuan juga dapat mengalami peningkatan kondisi ekonomi.

Perubahan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pemutakhiran data diperlukan.

Sistem Perlinsos juga memperhatikan mekanisme sanggahan ketika terdapat informasi yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Masyarakat dapat menyampaikan keberatan atau meminta peninjauan melalui mekanisme yang tersedia apabila menemukan data yang tidak menggambarkan kondisi rumah tangga mereka.