Angkat Kisah Konflik Kebun Kelapa Sawit, Buku berjudul "Hantu Tuan Kebun" Resmi Diluncurkan

Aldo juga berharap agar buku Hantu Tuan Kebun bisa menjadi bahan refleksi yang konstruktif bagi semua pihak, serta mendorong lahirnya solusi yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sektor perkebunan di Indonesia.

Baca Juga: Sekolah di Kota Kupang Wajibkan Siswa Membeli Buku LKS, Orang Tua Meragukan Materi LKS

Sementara itu, dalam pembukaan launching buku Hantu Tuan Kebun ini, Direktur Save Our Borneo, Muhammad Habibi, menyatakan regulasi soal tata kelola ada, perusahaan-perusahaannya ada, bahkan peta-peta konsesinya pun tersedia. Sayangnya, pelaksanaan di lapangan tidak sejalan dengan cita-cita yang diatur dalam regulasi. 

“Dalam situasi seperti ini, yang paling sering menjadi korban adalah masyarakat. Bahkan, tidak jarang masyarakat harus berhadapan dengan sesama anak bangsa aparat keamanan yang berjaga di wilayah perkebunan,” kata Habibi. 

Habibi berharap, melalui seminar dan penerbitan buku Hantu Tuan Kebun, ini dapat ditemukan jalan tengah atas beragam persoalan yang ada. 

“Setidaknya, buku ini dapat memberikan gambaran persoalan mana yang bisa diselesaikan dalam waktu dekat, mana yang butuh solusi jangka menengah, dan mana yang perlu pendekatan jangka panjang,” paparnya. 

Turut hadir dalam launching buku Hantu Tuan Kebun, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gappki), cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang yang hadir dalam peluncuran buku tersebut menyambut terbuka dengan hadirnya buku Hantu Tuan Kebun.

Rawing Rambang mengatakan, bahwa buku Hantu Tuan Kebun mengungkapkan tentang pengalaman dua jurnalis yang memotret permasalahan masyarakat dan perusahaan sawit, sekaligus juga mengingatkan.

"Karena bagaimanapun, sawit adalah komoditas andalan yang mengerek ekonomi Indonesia lebih tinggi, sebagai penyumbang devisa terbesar selain Batubara,” kata Rawing Rambang 

Ia berharap diskusi multipihak terus berlanjut untuk mengedepankan solusi yang tepat bagi persoalan sawit dan masyarakat. Ia juga meminta agarp emerintah konsisten menerapkan regulasi.***