Darah Ojol Tumpah di Jalanan, PMKRI Ruteng Tuding Polri Lahirkan Bandit Berseragam

Namun, Kartika meragukan transparansi proses ini. 

"Biasanya, kasus begini berhenti di disiplin internal. Padahal ini pelanggaran berat: nyawa manusia melayang! Harus ada proses hukum terbuka," tegas Margareta.

Koalisi Ojol Nasional juga menyuarakan kecurigaan. Mereka mendesak agar kasus tidak ditangani hanya oleh Propam, tetapi juga melibatkan Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman. 

Baca Juga: Mahasiswa KKN Unika Santu Paulus Ruteng Sulap Lahan Kosong Jadi Taman Gizi Produktif

Pola Kekerasan Aparat yang Tak Pernah Putus

Margareta menilai pola kekerasan dalam tragedi Affan memperlihatkan pola yang sama dalam setiap kericuhan:

• Penggunaan gas air mata dan kendaraan taktis tanpa kontrol
• Sasaran salah hingga menelan korban sipil
• Tidak adanya SOP yang jelas di lapangan
• Minimnya evaluasi dan akuntabilitas setelah kejadian

Menurut Margareta, kekerasan aparat bukan sekadar soal oknum, melainkan masalah budaya institusional. 

"Selama orientasi Polri lebih ke pendekatan kekuasaan ketimbang pelayanan, kasus-kasus seperti Affan akan terus berulang," ujar Margareta.

Baca Juga: Tiga Gelar Nasional, Satu Pengalaman Berharga: Perjuangan Anak Manggarai di Panggung IKN

PMKRI: Jangan Biarkan Nyawa Rakyat Seharga Ban Rantis

Margareta menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi alarm nasional untuk mengevaluasi total kinerja Polri.

Iamenyerukan agar rakyat bersatu menolak praktik kekerasan aparat.

"Tragedi Pejompongan bukan insiden tunggal. Ia adalah potret utuh kegagalan Polri dalam reformasi institusional mulai dari SOP pengendalian massa, transparansi proses hukum, hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia," jelas Margareta. 

"Kami berduka atas gugurnya Affan. Darahnya yang tumpah di jalan adalah saksi bahwa negara ini gagal menjamin hak hidup rakyatnya. Jangan biarkan nyawa rakyat hanya seharga ban rantis! Keadilan harus ditegakkan, tanpa kompromi," tutupnya.