“TNI harus memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman kedaulatan, termasuk dari serangan siber. Maka penting untuk memastikan agar pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang canggih dan sesuai dengan kebutuhan,” terang Puan.
“Tentunya, alat yang canggih tak akan optimal tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia (SDM) yang andal. Maka TNI berkewajiban memiliki personel yang cekatan dan menguasai teknologi pertahanan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Puan menuturkan tema peringatan tahun ini, ‘TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju’ mengandung pesan strategis.
Menurutnya, kekuatan pertahanan tidak semata ditentukan oleh jumlah personel atau modernitas alutsista, melainkan oleh kemampuan TNI beradaptasi terhadap tantangan zaman, membangun profesionalisme, dan menjaga kepercayaan rakyat.
Baca Juga: Pasar Murah Bukti Golkar Konsisten Hadir Ditengah Rakyat
“TNI yang profesional dan berkarakter rakyat adalah jaminan bagi tegaknya demokrasi dan kemandirian bangsa,” tegas Puan.
Ia mengingatkan agar setiap kebijakan pertahanan diarahkan untuk memperkuat rasa aman dan kesejahteraan masyarakat, terutama di pelosok negeri.
Lebih lanjut, Puan menegaskan pentingnya kesinambungan kebijakan pertahanan nasional yang berbasis riset dan berpihak pada kepentingan jangka panjang.
Ia menyoroti perlunya penguatan industri pertahanan dalam negeri, kemandirian alutsista, serta peningkatan kesejahteraan prajurit agar menjadi prioritas nyata, bukan sekadar slogan.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyatakan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus mendukung modernisasi TNI melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Gresini Berpesta di Mandalika Fermin Aldeguer Menang, Alex Marquez Ketiga, Marc Marquez Out
Ia menilai kolaborasi antara TNI, pemerintah, dan DPR harus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi erat antara TNI, Pemerintah, dan DPR RI harus menjadi pondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan maju di tengah percaturan global,” ujar Puan.
Puan selaku Ketua DPR RI mengaku berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan politik dan kebijakan terhadap modernisasi TNI secara transparan dan akuntabel.
“Penguatan TNI tidak boleh dilepaskan dari misi utama pertahanan rakyat semesta, memastikan setiap kebijakan pertahanan memberi dampak langsung terhadap rasa aman dan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok negeri,” tandas Puan.