Pilkada tidak langsung menghapus seluruh kebutuhan tersebut tanpa menyediakan alternatif. Sebaliknya, ada kelompok yang justru diuntungkan. Elite politik dan broker kekuasaan menjadi aktor utama dalam sistem pilkada tidak langsung.
Nilai ekonomi tidak lagi terletak pada kemampuan menjangkau publik, tetapi pada akses, kedekatan, dan kemampuan melobi.
Ekonomi perhatian digantikan oleh ekonomi akses. Pasar memang menyempit, tetapi nilai transaksinya meningkat dan terkonsentrasi. Uang tidak hilang, ia berpindah dari ruang terbuka ke ruang tertutup, dari sektor yang melibatkan banyak orang ke sektor yang hanya bisa diakses segelintir elite.
Pendukung pilkada tidak langsung sering mengajukan argumen efisiensi. Biaya penyelenggaraan lebih murah, proses lebih cepat, dan konflik bisa ditekan.
Secara administratif, klaim ini benar. Namun teori pilihan publik mengingatkan bahwa penghematan anggaran negara tidak identik dengan efisiensi sosial.
Biaya yang dihapus dari APBD muncul kembali dalam bentuk lain, seperti biaya lobi, kompromi politik, dan konsesi kebijakan pasca-pemilihan. Biaya ini tidak tercatat secara formal, tetapi dampaknya terasa dalam jangka panjang melalui kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik luas.
Dalam jangka panjang, pilkada tidak langsung mengubah hubungan antara demokrasi dan ekonomi. Pilkada langsung memang mahal dan tidak rapi, tetapi ia menciptakan partisipasi ekonomi yang luas. Banyak sektor bergerak, banyak orang terlibat, dan publik memiliki peran nyata.
Pilkada tidak langsung menawarkan ketenangan dan efisiensi administratif, tetapi dengan harga yang jelas. Rezeki berpindah dari banyak tangan ke sedikit tangan. Peluang usaha menyempit. Transparansi berkurang. Manfaat ekonomi terkonsentrasi.
Pertanyaan akhirnya bukan lagi soal apakah pilkada tidak langsung lebih murah. Pertanyaannya jauh lebih konkret. Siapa yang kehilangan rezeki karena penghematan itu, dan siapa yang diam-diam menikmati keuntungan dari sistem yang lebih tertutup ini.
Ketika ribuan pelaku usaha kecil, pekerja lepas, media lokal, dan industri kreatif kehilangan pasar, sementara segelintir elite memperkuat posisi tawarnya, maka perubahan sistem ini tidak bisa lagi dibaca sebagai sekadar reformasi teknis.
Jadi, dalam isu pilkada langsung lewat DPRD, masalahnya bukan hanya soal romantisme demokrasi. Ini juga soal distribusi ekonomi. Dan dalam setiap perubahan distribusi, selalu ada pihak yang dikorbankan.
