Media lokal mendapatkan pemasukan dari iklan politik dan liputan kampanye. Stasiun radio, media daring, dan percetakan lokal ikut hidup.
Ketika pilkada menjadi tidak langsung, seluruh kebutuhan ini praktis menghilang. Kandidat tidak perlu dikenal oleh publik. Tidak perlu membangun citra di mata pemilih. Tidak perlu debat terbuka, iklan politik, atau konten kampanye. Industri ini kehilangan klien dalam satu keputusan politik.
Bersamaan dengan itu, media massa lokal juga kehilangan sumber pendapatan penting. Dalam pilkada langsung, media menjadi arena utama kontestasi gagasan dan citra kandidat. Liputan kampanye, debat, iklan politik, dan diskusi publik memberikan nilai ekonomi sekaligus relevansi jurnalistik.
Ketika pilkada tidak langsung, peran media menyusut. Keputusan diambil di ruang tertutup. Tidak ada kebutuhan untuk menjangkau publik luas. Media kehilangan posisi tawar, kehilangan konten bernilai tinggi, dan kehilangan pemasukan iklan yang selama ini menopang operasional mereka di daerah.
Baca Juga: Tantangan dan Perang Melawan Ketidakadilan; Beberapa Cara Buzzer Mengganggu Aktivis
Kelompok kedua yang terdampak besar adalah pelaku usaha logistik pemilu dan UMKM lokal. Pilkada langsung membutuhkan percetakan surat suara, penyedia bilik dan kotak suara, jasa distribusi, transportasi darat dan laut, penyewaan tenda, kursi, sound system, hingga genset.
Ribuan TPS menciptakan permintaan konsumsi, air minum, alat tulis, dan jasa kebersihan. Sopir, pekerja bongkar muat, penjaga gudang, hingga pemilik penginapan dan warung makan ikut menikmati perputaran uang ini. Bagi banyak daerah, pilkada langsung adalah momen ekonomi penting di luar musim panen atau proyek pembangunan.
Ketika pilkada tidak langsung diterapkan, seluruh rantai ekonomi ini terputus. Tidak ada TPS. Tidak ada distribusi logistik berskala besar. Tidak ada kebutuhan massal akan konsumsi dan jasa pendukung.
Negara memang menghemat anggaran, tetapi penghematan itu dibayar oleh hilangnya pendapatan ribuan pelaku usaha kecil dan pekerja informal. Efek pengganda ekonomi yang sebelumnya mengalir ke bawah berhenti di lingkar sempit institusi politik.
Kelompok ketiga yang kehilangan pasar adalah industri survei, riset opini publik, dan analitik politik. Dalam pilkada langsung, survei elektabilitas, pemetaan pemilih, quick count, dan exit poll memiliki fungsi ekonomi sekaligus publik.
Lembaga survei merekrut enumerator, analis data, dan tenaga pendukung. Data diproduksi untuk konsumsi publik, diperdebatkan, dan menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas.
Ketika pilkada menjadi tidak langsung, kebutuhan akan data publik ini menghilang. Preferensi warga tidak lagi relevan. Yang dibutuhkan adalah data internal tentang komposisi fraksi DPRD dan arah koalisi partai. Industri survei publik kehilangan peran dan pasar. Yang tersisa hanyalah konsultan politik internal yang bekerja dalam lingkar sempit dan tertutup.
Kelompok keempat yang terdampak adalah pekerja lepas dan tenaga informal yang selama ini menggantungkan pendapatan pada momentum politik. Relawan kampanye berbayar, koordinator lapangan, petugas administrasi sementara, hingga pekerja event kehilangan sumber pekerjaan musiman. Dalam pilkada langsung, meskipun bersifat sementara, pekerjaan ini menjadi sumber pendapatan penting bagi banyak orang.