Idenusantara.com-Aroma sedap dari dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) rupanya tidak hanya menggugah selera anak sekolah, tetapi jg memicu selera makan para konglomerat raksasa. Memasuki pertengahan Februari 2026, angka fantastis Rp 32,1 Triliun telah dicairkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hanya dalam waktu satu setengah bulan.
Sebuah angka yang fantastis. Namun pertanyaannya: ke kantong siapa uang pajak rakyat itu sebenarnya bermuara? Melalui pelacakan pergerakan logistik, aliran modal, dan lobi regulasi, laporan ini menyingkap realitas pahit di balik piring-piring gizi tersebut.
Baca Juga: Menguak Dugaan Konflik Kepentingan dan Monopoli Rantai Pasok di Balik Dapur Makan Bergizi Gratis
1. Karpet Merah untuk Raksasa Asing
Ambisi pemerintah untuk menyediakan 1,3 juta ekor sapi perah hingga 2029 membuka pintu lebar bagi para pemain multinasional. TH Group asal Vietnam muncul sebagai salah satu entitas yang mendapat porsi paling gurih. Difasilitasi langsung oleh kementerian terkait, korporasi ini bersiap menguasai belasan ribu hektare lahan di Poso, Sulawesi Tengah, untuk memonopoli hulu produksi susu.
Di sisi lain, puluhan importir daging lokal dihadapkan pada posisi "disandera". Terdapat indikasi kebijakan tangan besi yang memaksa pengusaha daging untuk ikut mengimpor sapi perah. Jika menolak, izin impor daging mereka yang beromzet tinggi bisa dipersulit. Hasilnya, rantai pasok dari Australia dan Brasil kini dikunci rapat oleh segelintir perusahaan besar demi mengamankan bisnis utama mereka.
2. Manuver Naga Lokal dan Raksasa Teknologi
Di gelanggang domestik, korporasi raksasa jg tidak membiarkan ceruk APBN ini lepas begitu saja.
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk merespons dengan cepat melalui suntikan investasi senilai Rp 1,14 Triliun. Dana ini ditujukan untuk membangun fasilitas canggih di Cibitung, dengan target membanjiri pasar menggunakan susu kemasan khusus MBG.
Lebih strategis lagi, raksasa teknologi GoTo (Gojek Tokopedia) menyusup melalui pintu Corporate Social Responsibility (CSR). Uji coba program yang mereka lakukan di 13 kota sepanjang 2024 rupanya menjadi ajang pemetaan data UMKM dan rute logistik. Di balik jubah filantropi, tersembunyi potensi penguasaan infrastruktur distribusi berskala nasional yang bernilai triliunan rupiah.