Direktur eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo), Yohanes Oci menyoroti perihal besaran biaya perjalanan dinas dan biaya makan dan minum rapat dalam APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023.
Peraturan Bupati Manggarai Timur No. 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 111 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2023.
Dalam Peraturan Bupati tersebut tertera beberapa belanja yang nilainya cukup fantastis, seperti :
1. Belanja makan dan minur Rapat Rp10.286.138.600 dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp11.831.941.600
2. Belanja makan dan minum jamu tamu Rp1.421.204.000 dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp1.447.454.000
3. Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia Rp1.963.574.500 dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp2.990.910.500
4. Belanja perjalanan dinas biasa Rp13.132.564.000 dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp13.440.296.000
5. Belanja perjalanan dinas dalam kota Rp49.473.075.000 dari yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp53.709.005.000. Jika ditotal kedua belanja perjalanan dinas tersebut maka nilainya sebesar Rp62.605.639.000 dari yang diusulkan sebesar Rp67.149.301.000
Sementara besaran PAD Kabupaten Manggarai Timur Tahun anggaran 2023 dalam peraturan bupati tersebut sebesar Rp65.256.000.000. Artinya jika dibandingkan dengan besaran alokasi kelima belanja tersebut di atas dengan besaran pencapain PAD maka terjadi ketimpangan.
Menyikapi hal itu Yohanes Oci selaku Direktur eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia bahwa Pemerinatahan Kabupaten Manggarai menghambur-hamburkan anggaran yang tidak produktif dan berbanding terbalik dengan kondisi atau keadaan pembangunan yang carut-marut di Kabupaten Manggarai Timur selama ini.
"Pemda Matim (Pemerintah Daerah Manggarai Timur) telah melakukan hambur-hamburan APBD dengan dialokasikan pada anggaran yang tidak produktif yang seharusnya biaya perjalanan dinas dan alokasi belanja makan dan minum rapat harus ditekan sedemikian rupa agar lebih kecil, sehingga pergunakan alokasi anggaran untuk membangun sarana dan prasarana yang menjadi persoalan masyarakat Manggarai Timur selama ini," tegas Yohanes Oci Direktur eksekutif Pusat Studi Politik dan Pemerintahan Indonesia (Puspolrindo) (15/04/2023).
Selanjutnya dirinya menyayangkan alokasi anggaran tersebut sebab salah satu masalah yang pernah diungkap dan didorong oleh dirinya terkait pembangunan ruas jalan Benteng Jawa- Satar Teu yang berdasarkan informasi yang diterimanya yaitu bersumber dari dana pinjaman dari Bank NTT sebesar kurang lebih 9 milyar.
"Ini kan sangat-sangat miris dengan melihat realita pembagian alokasi anggaran itu yang tidak produktif tadi. Coba kaitkan dengan masalah saat ini pembangunan ruas jalan Benteng Jawa-Satar Teu tahun 2023 ini katanya itu bersumber dari dana pinjaman Bank NTT artinya memang dari awal anggaran pembangunan ruas jalan itu tidak dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2023 tapi karena desakan maka diambilnya solusi dengan meminjamkan ke bank NTT yang nilainya sangat besar kurang lebih 9 milyar. Kenapa saya katakan sangat miris, ya coba bandingkan dengan nilai perjalanan dinas dan anggaran makan dan minum rapat itu kan jauh lebih besar. Apakah tidak bisa diefisienkan alokasi anggaran perjalanan dinas dan anggaran makan dan minur rapat ?," imbuh Akademisi Asal Kabupaten Manggarai Timur ini.
Ia meminta agar DPRD Kabupaten Manggarai Timur proteksi melihat alokasi APBD dengan permasalahan yang ada di Manggarai Timur.
"DPRD Manggarai Timur sebagai representasi hak masyarakat harus jalankan fungsi nya dengan baik dan suarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau apa yang menjadi persoalan di Manggarai Timur selama ini karena sudah tiga periode kepemimpinan selama kabupaten ini berdiri tapi permasalahan serius seperti infrastruktur jalan yang sangat berkorelasi dengan sektor pembangunan ekonomi masyarakat hampir tidak disentuh oleh pemda Matim. DPRD harus proteksi soal besaran alokasi anggaran makan dan minum rapat dan alokasi perjalanan dinas yang nilainya sangat fantastis," sambungnya.
Lebih lanjut Ia juga meminta masyarakat agar melihat ini sebagai bentuk tidak adanya keberpihakan Pemda Matim kepada kebutuhan masyarakat dan permasalahan daerah.
"Masyarakat harus membuka mata terkait masalah ini, ini membuktikan bahwa pemda matim tidak berpihak kepada masyarakat dengan mengabaikan kepentingan masyarakat, salah satu variabel dalam penilaian yaitu seberapa besar keberpihakan pemda matim terhadap persoalan masyarakat itu dapat kita lihat dari jumlah alokasi anggaran APBD tahun berjalan. Ini baru tahun 2023 ya, bagaimana alokasi pada tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 apakah terjadi ketimpangan seperti ini juga atau tidak. Perlu ditelusuri juga," tutupnya.