Idenusantara.com-Pemerintah Indonesia mencanangkan Gerakan Koperasi Desa Merah Putih sebagai strategi memperkuat ekonomi pedesaan secara gotong royong. Program ini menargetkan pembentukan hingga 80.000 koperasi desa baru, dengan dukungan kebijakan nasional dan stimulus modal mencapai Rp5 miliar per koperasi.
Hal ini berarti hampir setiap desa di Indonesia akan memiliki koperasi baru yang didorong untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal. Agar ambisi besar ini berhasil, terdapat sejumlah isu kunci yang perlu diperhatikan.
Artikel ini membahas enam topik strategis – mulai dari hubungan koperasi dengan BUMDes, inovasi yang dibutuhkan, keterlibatan generasi muda, skema pembiayaan, peran koperasi dalam desa wisata, hingga model koperasi syariah di pedesaan.
Tiap topik dilengkapi contoh nyata, pandangan pakar, serta relevansinya dengan gerakan Koperasi Desa Merah Putih 2025 sebagai panduan edukatif bagi penggiat desa.
Perbandingan Peran Koperasi dan BUMDes:
Konflik, Sinergi, atau Duplikasi?
Koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun keduanya memiliki perbedaan struktur dan peran yang kerap menimbulkan pertanyaan di lapangan.
BUMDes adalah unit usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan kepemilikan kolektif melalui musyawarah desa, sedangkan koperasi adalah lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh anggota secara demokratis.
Perbedaan ini menyebabkan kekuasaan tertinggi BUMDes berada pada Musyawarah Desa, sementara koperasi berpuncak pada Rapat Anggota yang mewakili para anggotanya.
Di beberapa desa, muncul kekhawatiran akan tumpang-tindih usaha antara koperasi baru dan BUMDes yang sudah ada. Misalnya, jika BUMDes mengelola toko desa atau usaha simpan pinjam, lalu koperasi desa juga menjalankan usaha serupa, dikhawatirkan terjadi persaingan tidak sehat. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan – pengalaman menunjukkan bahwa duplikasi usaha bisa melemahkan keduanya.
Baca Juga: Berikut Contoh AD ART Koperasi Desa Merah Putih
Suad Subagiyo, Kepala Desa Jarakan di Tulungagung, mengingatkan bahwa jika koperasi menjalankan jenis usaha yang sama dengan BUMDes atau pelaku UMKM lokal, maka risiko tumpang-tindih sangat nyata.
Pandangan ini senada dengan analisis pakar yang menyebut perlunya pembagian peran tegas agar koperasi desa Merah Putih tidak justru “merecoki” bisnis BUMDes yang sudah jalan.
Di sisi lain, banyak pihak mendorong sinergi dan kolaborasi daripada persaingan. Pemerintah menegaskan bahwa hadirnya koperasi desa Merah Putih bukan untuk mematikan BUMDes, melainkan untuk saling memperkuat peran masing-masing.
Menteri Desa PDTT Yandri Susanto meminta pengelola BUMDes “tidak perlu galau” dengan rencana koperasi desa, karena keduanya sama penting dan tidak boleh saling meniadakan. Ia mencontohkan, jika sebuah BUMDes sudah maju di satu bidang (misalnya produksi gula kelapa atau gula semut untuk ekspor), maka koperasi Merah Putih di desa tersebut bisa fokus mengembangkan sektor usaha lain yang belum digarap.