Pemprov NTT Matangkan Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bali–NTB–NTT

idenusantara.com, NTT -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rapat persiapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Kesepakatan Bersama yang telah dilaksanakan pada 25 November 2025 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Penandatanganan PKS kerja sama kawasan Sunda Kecil Bali–NTB–NTT tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada 28 Januari 2026 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan Provinsi NTT bertindak sebagai tuan rumah.

Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Gubernur pada Senin (19/1) sore hingga malam tersebut, dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan dipandu oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flori Rita Wuisan. Rapat ini dihadiri oleh perangkat daerah Provinsi NTT, BUMN dan BUMD, instansi vertikal pemerintah pusat, organisasi profesi dan asosiasi dunia usaha, maskapai penerbangan, serta pelaku usaha lokal.

Dalam arahannya, Gubernur NTT menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kerja sama yang konkret dan dapat langsung diimplementasikan.

"Menurut saya penting kalau kita bisa merangkum berbagai perspektif teman-teman, dan itu bisa kita turunkan dalam kerja sama yang lebih konkret," ujar Gubernur.

Baca Juga: Gubernur NTT Pastikan Ketersediaan Stok Beras dan Stabilisasi Distribusi Barang Dipastikan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru

Gubernur menjelaskan bahwa rapat ini merupakan pertemuan awal menuju penandatanganan PKS pada 28 Januari 2026 mendatang, di mana Provinsi NTT akan menjadi tuan rumah.

"Ini baru pertemuan awal menuju tanggal 28 Januari nanti. Karena pada tanggal 28 kita yang bertindak sebagai tuan rumah, maka kita yang menyiapkan agenda, materi, dan seluruh hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama tersebut," jelasnya.

Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif agar rencana kerja sama yang disusun tidak berhenti pada dokumen semata.

"Saya mengajak kita semua untuk terlibat dalam PKS ini, agar rencana kerja sama tersebut dapat diimplementasikan langsung dalam hal-hal konkret sesuai bidang kita masing-masing," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Plh Sekda NTT memaparkan rancangan kerja sama yang menempatkan pariwisata dan konektivitas sebagai isu utama dalam kerja sama Bali–NTB–NTT. Ketiga provinsi dinilai memiliki potensi pariwisata unggulan yang saling melengkapi dan dapat dikembangkan melalui pendekatan kawasan.

Kerja sama pariwisata yang dirancang meliputi penguatan konektivitas udara dan laut, pengembangan paket wisata terintegrasi kawasan Sunda Kecil, branding dan promosi bersama, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kolaborasi penyelenggaraan event, serta dukungan infrastruktur pendukung pariwisata.

Secara keseluruhan, terdapat tujuh bidang kerja sama yang akan menjadi fokus PKS Bali–NTB–NTT, yaitu:

 1. Kelautan dan Perikanan, meliputi kerja sama kepelabuhanan dan perlindungan nelayan, pengembangan teknologi budidaya rumput laut, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengelolaan kawasan konservasi.