Gubernur menyoroti serius masalah data kemiskinan yang sering kali tidak akurat di lapangan. Ia meminta bantuan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk mengawal distribusi bantuan sosial seperti PKH dan PIP agar tepat sasaran.
"Kita hanya urus orang miskin, bukan orang bermental miskin. Saya minta data diklarifikasi hingga tingkat desa. Jangan sampai bantuan dipakai untuk judi atau miras. Jika ada yang bermain dengan data kemiskinan, kita cari pasal hukum yang paling keras untuk mereka," ujar Gubernur Melki dengan nada tegas.
Tim kerja ini bersifat operasional tanpa mengambil alih tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Evaluasi kinerja tim akan dilakukan secara berkala setiap bulan hingga satu tahun untuk memastikan setiap target tercapai secara terukur.
Sebagai penutup, Gubernur meminta agar segera dilakukan pengukuhan resmi bagi tim ini serta penyusunan cascading kinerja bagi setiap ASN agar ukuran keberhasilan pembangunan menjadi lebih personal dan objektif.
